Dana CSR di Pembangunan "Old Trafford" Jakarta dan Jembatan "Indiana Jones"

Kompas.com - 05/02/2018, 08:52 WIB

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Lihat Foto

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerima sepatu dari Ryan Tirta, Vice President Marketing Specs Indonesia dalam acara peluncuran jersey Persija di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR)

Warga menyeberang jembatan gantung di Jalan Gardu, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (23/01/2018). Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan segera mengeksekusi pembangunan jembatan di Jagakarsa untuk menggantikan jembatan gantung yang sudah reyot dan tak aman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). Komite ini diketuai oleh Bambang Widjojanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua infrastruktur baru yang segera dibangun di DKI Jakarta berasal dari dana non-APBD. Kedua infrastruktur itu yakni jembatan gantung untuk warga di Srengseng Sawah, Jagakarsa, dan stadion kelas internasional untuk Persija.

Saat lagi-lagi ditanya soal stadion untuk Persija pada Jumat (2/2/2018) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga memastikan stadion kelas internasional seperti 'Old Trafford' yang dulu pernah dijanjikannya, akan dibangun melalui kerja sama dengan pihak swasta.

"Kami sudah putuskan (pembangunan stadion) ini adalah kemitraan. Pemerintah menyediakan lahan, kami menawarkan swasta membangun, dan kami akan buka proses bidding (lelang). Begitu selesai, harapan kami bulan kedua selesai, dan bisa diperlihatkan kepada calon investor," kata Sandiaga di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Sandiaga mengatakan, sudah tujuh investor yang datang mengungkapkan minatnya membangun stadion. Investor yang berminat nantinya akan mengikuti proses lelang untuk memenangkan hak atas pembangunan dan pengelolaan jangka panjang.

Menurut Sandiaga, pembangunan infrastruktur harus bermitra dengan swasta. Sebab jika menggunakan APBD, akan mengurangi anggaran pelayanan dasar ke warga.

Sandiaga mencontohkan dua infrastruktur baru di DKI yakni velodrome dan equestrian yang membutuhkan Rp 30-40 miliar per tahun untuk perawatannya. Biaya ini dianggap membebani APBD.

"Kami enggak mampu, anggaran terbatas. Kami perlukan (APBD) untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau misalnya swasta yang mengelola lebih memiliki kemampuan mengelola infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.

Selain stadion, pembangunan jembatan gantung di Jagakarsa juga dipastikan menggunakan corporate social responsibility (CSR) dari swasta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendatangi jembatan tersebut menjulukinya dengan jembatan "Indiana Jones". Sebab jembatan tersebut reyot namun menjadi akses warga khususnya anak-anak SD sehari-hari.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Warga menyeberang jembatan gantung di Jalan Gardu, Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (23/01/2018). Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan segera mengeksekusi pembangunan jembatan di Jagakarsa untuk menggantikan jembatan gantung yang sudah reyot dan tak aman.

Belakangan, pembangunannya diputuskan menggunakan dana CSR agar bisa cepat. Sebab pembangunan jembatan tak dianggarkan di APBD.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, pembangunan jembatan ini menelan Rp 420 juta dana corporate social responsibility PT Wiratman. Diperkirakan, jembatan akan rampung empat bulan lagi.

"Lebih kurang empat bulan bisa diselesaikan. Kami lagi dalam proses meminta perizinan BBWSCC, nanti kalau sudah dapat izin langsung pengerjaan dilaksanakan," kata Arifin saat peninjauan bersama PT Wiratman, 25 Januari 2018 lalu.

Adapun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menerbitkan rekomendasi teknis agar pembangunan jalan selaras dengan aliran Ciliwung yang melintas di bawahnya.

"Jadi setelah dikaji secara teknis dan aturan kalau rekomendasi menyatakan boleh, kami serahkan ke Pak Menteri (PUPR). Mereka (PT Wiratman) memberikan dokumen permohonannya dan izin dikeluarkan Pak Menteri," kata Fajar 29 Januari 2018 lalu.

Kata Anies soal CSR

Pembangunan infrastruktur, sarana publik, hingga pembiayaan program di DKI selama lima tahun terakhir menuai sejumlah kritik sebab tak melalui anggaran melainkan dibangun oleh swasta. Salah satu kritik datang dari Anies sendiri pada saat ia masih mencalonkan diri sebagai gubernur.