Kata Pengamat, baik Normalisasi maupun Naturalisasi Berisiko Gusur Warga

Kompas.com - 08/02/2018, 22:37 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, meski berbeda penerapan, konsep normalisasi dan naturalisasi sungai punya risiko yang sama.

Kedua konsep ini sama-sama akan mengakibatkan relokasi permukiman warga yang ada di bantaran sungai.

Sebab, menurut Nirwono, baik normalisasi maupun naturalisasi membutuhkan lahan untuk pelebaran sungai.

"Sistem naturalisasi ini memberikan risiko yang sama yaitu merelokasi permukiman yang ada di bantaran kali. Walaupun normalisasi harus diganti naturalisasi namanya, untuk penataan kali warga harus direlokasi untuk optimalisasi daya tampung air," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (8/2/2018).

Baca juga : Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

Nirwono mengatakan, lebar lahan yang diperlukan untuk konsep naturalisasi biasanya setengah dari lebar sungai.

Bila lebar sungai 30 meter, maka sisi kiri dan kanan sungai untuk naturalisasi diperlukan selebar 15 meter. Namun, kata Nirwono lebar lahan yang diperlukan ini bisa disesuaikan dengan lahan yang ada.

"Sebenarnya fleksibel (lebar lahan), artinya kalau 30 meter, kan perlunya 15 meter, tetapi kompromi masih dimungkinkan umpamanya 7,5 meter masih bisalah," ujar Nirwono.

Nirwono mengatakan, untuk merealisasikan konsep naturalisasi itu, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai fokus untuk menyiapkan hunian bagi warga yang terdampak relokasi, salah satunya rusunawa.

"Pelebaran sungai mau tidak mau membuat warga direlokasi. Makanya bukan digusur tapi digeser. Harusnya yang dibahas adalah warga itu digeser ke mana," ujar Nirwono.

Ia pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengejar pembangunan unit rusun untuk relokasi warga.

"Saya enggak tahu dengan pergantian gubernur ini apakah pengerjaan itu dikebut apa enggak. Sepertinya bukan menjadi prioritas Pak Anies-Sandi. Kalau diperhatikan malah cenderung didorong rumah nol persen," ujar Nirwono.

Baca juga : Ditanya Normalisasi Sungai, Gubernur Anies Jawab Naturalisasi

Adapun normalisasi merupakan konsep penanggulangan banjir dengan melakukan pelebaran sungai dan betonisasi.

Sama dengan normalisasi, melalui naturalisasi juga dilakukan pelebaran sungai. Namun, penataan di pinggir sungai menggunakan ekosistem hijau dengan penanaman pohon.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X