Anies: Diingat-ingat, Ya, Ini Perwakilan Ombudsman RI, Bukan Ombudsman

Kompas.com - 27/03/2018, 11:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi laporan tentang kebijakan Tanah Abang yang dibuat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Namun, Anies mengingatkan bahwa lembaga yang membuat laporan adalah Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, bukan dari Ombudsman RI.

"Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan perwakilan Ombudsman. Diingat-ingat, ya, ini perwakilan Ombudsman RI, bukan dari Ombudsman," ujar Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

"Karena itu ada dua hal berbeda. Ini adalah perwakilan, yang memiliki otoritas siapa? Ombudsman. Ini adalah perwakilan," ujar Anies.

Baca juga: Ombudsman RI: Ombudsman Perwakilan dan Pusat Punya Prinsip Sama dan Setara

Anies senang karena Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya aktif terlibat dalam hal ini. Dia akan mempelajari laporan yang diberikan Ombudsman itu. Anies mengatakan, dia baru bisa merespons masukan dari Ombudsman itu setelah membacanya.

"Kami akan pelajari dan kami senang bahwa perwakilan Ombudsman akhirnya aktif, akhirnya terlibat, karena kami ingin juga Ombudsman itu menjadi perwakilan yang di Jakarta itu aktif terlibat," ujar Anies.

Baca juga: Ombudsman: Penyelenggara Pelayanan Publik di Sumut Kacau

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (08/02/2018). Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan angkot Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 15.00-08.00.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (08/02/2018). Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan angkot Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 15.00-08.00.
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Anies untuk Patuhi Ombudsman jika Tak Ingin Dinonaktifkan

Hal itu demi menghindari praktik malaadministrasi yang terjadi saat ini dengan membuat rancangan induk atau grand design kawasan dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, serta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).
Ombudsman juga merekomendasikan menetapkan masa transisi guna mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Baca juga: Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

Selain itu, Pemprov DKI harus memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tugas dan fungsi instansi terkait sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Megapolitan
Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Megapolitan
Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X