Petunjuk tentang Pejabat yang Akan Dirombak Anies-Sandi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sudah menjabat selama 6 bulan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kini mereka memiliki kewenangan penuh untuk membentuk jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bisa mendukung visi dan misi mereka.

Wacana perombakan pejabat pun makin santer terdengar. Sandiaga mengatakan evaluasi pejabat DKI sudah dimulai saat ini.

"Ini baru mulai, jadi kami sabar saja menunggu dan tidak ada tenggat waktu untuk ini," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/4/2018).

Baca juga : Sudah Enam Bulan Menjabat, Anies-Sandiaga Bisa Rombak Pejabat

Sandi sebenarnya meminta semua pihak bersabar mengenai hal ini. Dia tidak ingin muncul banyak spekulasi mengenai perombakan PNS.

Dia memastikan bahwa prosesnya tidak akan terburu-buru, review kinerja dilakukan berdasarkan profesionalisme dan kinerja mereka.

"Kami berharap teman-teman media juga mendukung agar tercipta situasi yang lebih tidak penuh dengan kekhawatiran di kalangan birokrasi Pemprov DKI," ujar Sandiaga.

Petunjuk

Meski demikian, Sandiaga pernah mengungkapkan kriteria yang akan digunakan untuk merombak pejabat. Dia bilang, ingin menyesuaikan para pejabat di posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.

"Kami akan sesuaikan, tentunya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan rumpunnya, sesuai dengan memang background secara teknisnya seperti apa," ujar Sandiaga.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya juga mengaku akan mengusulkan hal yang sama. Untuk posisi SKPD yang berkaitan dengan hal teknis dan pembangunan, Taufik menilai harus diisi orang dengan latar belakang yang sesuai.

"Kayak Dinas Perumahan kemarin saya tanya saja megap-megap soal DP Rp 0 di RPJMD, karena apa? Basic-nya bukan di situ," ujar Taufik.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di rumah dinas ketua Dewan, Jalan Imam Bonjol, Senin (6/11/2017).

Taufik juga meminta pejabat yang memiliki latar belakang seorang pamong tidak mengurusi dinas teknis.

Saat ini, memang ada beberapa pejabat yang menempati posisi tak sesuai dengan latar belakang mereka. Misalnya Kepala Dinas Kominfo dan Kehumasan DKI, Dian Ekowati, yang berlatar belakang sebagai dokter gigi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah, Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Aji juga bukan pejabat yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang teknis itu.

Baca juga : Penyerapan Triwulan Rendah, DPRD DKI Sebut SKPD Tak Punya Nyali

Mereka bertiga sebelumnya adalah seorang camat yang kemudian diangkat Ahok menjadi kepala dinas di bidang-bidang teknis.

Memang banyak pejabat yang latar belakangnya tidak sesuai. Meski sudah menyebut akan menyesuaikan latar belakang mereka, Sandiaga mengatakan kinerja mereka selama ini akan dilihat juga. Mereka akan dipertahankan jika ternyata selama ini berkinerja baik.

"Kalau mereka bisa berkinerja baik, kan ada yang memang beradaptasi dengan baik, walaupun bukan sesuai dengan background pendidikannya atau background keahliannya, itu layak dipertahankan," ujar Sandiaga.