Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Periksa 13 Saksi Terkait Meledaknya Mesin Kapal Dishub

Kompas.com - 23/04/2018, 16:49 WIB
Sherly Puspita,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya, Senin (23/4/2018) ini, memeriksa 13 orang saksi terkait kasus meledaknya mesin kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Para saksi yang diperiksa tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk penumpang kapal.

"13 orang (saksi) itu, 2 dari pimpinan kapal, yang 4 dari kru kapal, dan yang 7 yang terdiri dari penumpang kapal, masyarakat umum, dan petugas departemen perhubungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/4/2018).

Baca juga : Mesin Kapal Dishub DKI Meledak Sesaat Setelah Dihidupkan

Argo mengatakan, saat ini polisi bekerja sama dengan pihak laboratorium forensik (labfor) masih menyelidiki penyebab meledaknya mesin kapal tersebut.

"Kami masih cek dan kami mintakan keterangan dari labfor, tapi yang terpenting bahwa ada saksi yang menyatakan ada ledakan di mesin. Tapi, kami perlu kroscek kembali mesinnya kenapa, nanti labfor. Sekarang bangkai kapal sudah di darat, kami pinggirkan," paparnya.

Baca juga : Mesin Kapal Dishub Meledak Diduga karena Korsleting Aki

Mesin kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta meledak di Dermaga Utama Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Minggu (23/4/2018) kemarin, sekitar pukul 10.20 WIB.

Kapal sekolah itu membawa rombongan UP Perparkiran Dishub DKI dari Ancol menuju Kepulauan Seribu dan hendak kembali ke Ancol.

Baca juga : Mesin Kapal Dishub Meledak di Kepulauan Seribu, 9 Orang Luka-luka

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, mesin kapal itu meledak sekitar 10 detik setelah dihidupkan.

Ledakan kapal itu menyebabkan sembilan orang penumpang luka-luka. Mereka mengalami luka bakar dan satu orang di antaranya patah kaki.

Kompas TV Menurut korban, ledakan di bawah dek kapal terjadi saat penumpang menunggu mesin dipanaskan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com