Pendidikan, Masalah yang Paling Sering Diadukan ke Balai Kota DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi hal yang paling umum diadukan warga ke posko pelayanan aduan warga di Balai Kota DKI Jakarta.

"Yang banyak dari masyarakat itu yang berkaitan masalah pendidikan, kesehatan, sama perumahan, setelah itu ada perizinan juga," kaya Kepala Bagian Adminsitrasi Kepala Daerah Puspla Dirdjaja, Jumat (18/5/2018).

Dirdjaja menuturkan, pengaduan di bidang pendidikan umumnya berasal dari masalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mulai dari pengajuan KJP, hingga pencairan dana KJP.

Baca juga: Sejuta Cerita dari Para Penerima Aduan Warga di Balai Kota DKI...

Sementara, di bidang kesehatan, permasalahan yang diadukan berhubungan dengan kepemilikkan kartu BPJS. Ada juga warga yang datang meminta bantuan kepada Pemprov DKI karena anggota keluarganya sedang menderita sakit.

"Kalau bidang perumahan itu masalah rumah susun. Masalah rusun ada permohonan rusun, juga masalah berkaitan tunggakan minta keringanan," kata Puspla.

Puspla mengatakan, setiap harinya rata-rata ada sekira sepuluh orang yang datang mengadu ke Balai Kota. Jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Tolak Direlokasi, Korban Kebakaran Taman Kota Demo di Balai Kota

"Kalau dilihat selama ini, ya sudah ada pengurangan karena ada (pengaduan di tingkat) kecamatan dan kelurahan. Seperti (pengaduan) masalah lingkungan di kelurahan seperti penebangan pohon, sampah, ditangani di sana," kata dia.

Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 WIB-09.00 WIB, warga Jakarta dapat menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadukan berbagai permasalahan yang dialaminya.

Baca juga: Bahas Relokasi, Sandiaga Akan Undang Pedagang Blok G ke Balai Kota

Puspla menyatakan, ada sejumlah petugas dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang siap membantu warga menyelesaikan permasalahannya.

Adapun SKPD yang menyiagakan petugasnya di sana antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.