Tolak Direlokasi, Korban Kebakaran Taman Kota Demo di Balai Kota

Kompas.com - 02/05/2018, 13:09 WIB
Korban kebakaran Taman Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI menolak direlokasi ke rusun, Rabu (2/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Korban kebakaran Taman Kota berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI menolak direlokasi ke rusun, Rabu (2/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga korban kebakaran di Jalan Perumahan Taman Kota, RT 016 RW 005, Kembangan Utara, Jakarta Barat, berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/5/2018). Unjuk rasa dilakukan untuk menolak relokasi.

Mereka resah karena sudah mendapatkan SP 1 dari kecamatan, untuk direlokasi ke Rusun Rawa Buaya.

"SP 1 keluar (tanggal) 25 April. Seharusnya, hari ini keluar SP 2. Kami ke sini meminta pemerintah agar kami boleh menempati di sana kembali. Kami enggak mau direlokasi," ujar Ketua RT, Sudarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu siang.

Baca juga : Korban Kebakaran Taman Kota Tolak Rusun Jatinegara Kaum karena Jauh

Warga yang berdemo terdiri dari para bapak, ibu, dan juga anak-anak. Mereka memakai sejumlah kertas kecil, untuk menuliskan sejumlah tuntutan mereka.

Di antaranya bertuliskan, "Hentikan intimidasi ex kebakaran", "Hanya satu kata, Lawan....", dan "Kami warga negara punya hak yang sama di mata hukum".

Baca juga : Warga Diimbau Tak Dirikan Rumah di Lahan Bekas Kebakaran Taman Kota

Itu merupakan beberapa isi tuntutan yang dipegang ibu-ibu, yang wajahnya muram. Ada juga satu spanduk besar yang mereka bawa, berisi beberapa poin tuntutan.

Sudarsono mengatakan, mereka tidak datang untuk membuat keributan. Mereka hanya meminta agar pemerintah mengizinkan mereka tetap tinggal di sana.

"Kami ingin tetap bertahan di sana," ujar Sudarsono.

Baca juga : Bagunan yang Didirikan di Lokasi Kebakaran Taman Kota Akan Dibongkar

Sebanyak 450 rumah ludes terbakar di Jalan Perumahan Taman Kota, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada 29 Maret lalu.

Ternyata, lahan di lokasi itu milik pemerintah daerah, dan peruntukannya untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial. Oleh karena itu, warga tidak boleh membangun lagi dan akan direlokasi ke rusun.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X