DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Kompas.com - 28/05/2018, 17:18 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Friedrich Silaban, Seorang Nasrani yang Pelajari Wudu dan Shalat Demi Rancang Masjid Istiqlal

Megapolitan
Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Depok Catat 3.844 Warga Masih Positif Covid-19 Saat Ini

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan yang Disertai Petir di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Saaat Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi Tertahan Rombongan Presiden

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Mulai Dilgelar di GBK Hari Ini

Megapolitan
Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Ada 15.876 Korban Banjir di Kota Tangerang, Hanya 200 Pengungsi yang Dites Swab PCR

Megapolitan
UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

UPDATE 24 Februari: Ada 43 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Kini 7.105

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Kota Tangerang, Peserta Terbanyak Guru SD hingga SMP

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 Kota Bogor Dimulai Pekan Depan, 34.785 Pelayan Publik Jadi Prioritas

Megapolitan
Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Terjebak di Lift Stasiun Jatinegara, Penumpang KRL Keluhkan Voice Call yang Mati

Megapolitan
Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Kuasa Hukum: Belum Ada Keterangan Saksi yang Buktikan John Kei Lakukan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Minta Kasus Pencurian Ponselnya Dihentikan, Selebgram Ajudan Pribadi Juga Beri Uang ke Pelaku

Megapolitan
Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Pencurian Motor di Tamansari Terekam Kamera CCTV, Seorang Pelaku Pakai Atribut Ojol

Megapolitan
Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Pemprov DKI Umumkan 782 Kasus Baru Covid-19, Belum Semua Data Dilaporkan

Megapolitan
Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Korban Pembacokan di Duri Kosambi: Saya Yakin yang Perintah John Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X