Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Kompas.com - 28/05/2018, 17:18 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pembelian itu belakangan dipermasalahkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP) DKI Jakarta. Jika demikian, Pemprov DKI telah membeli lahannya sendiri.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat proses pembelian lahan tersebut. Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat kemudian melibatkan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016.

Pada saat itu, upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti sempat dilakukan. Namun tak ditemui kata sepakat. Toeti justru mengajukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani kasus itu memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai adanya kerugian negara akibat pembelian lahan itu. Uang senilai Rp 668 harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Gathan Saleh Tembakkan 3 Peluru ke Arah Temannya di Jatinegara

Polisi Ungkap Gathan Saleh Tembakkan 3 Peluru ke Arah Temannya di Jatinegara

Megapolitan
Gathan Saleh Dua Kali Mangkir Pemeriksaan Kasus Penembakan di Jatinegara

Gathan Saleh Dua Kali Mangkir Pemeriksaan Kasus Penembakan di Jatinegara

Megapolitan
Jakarta Diguyur Hujan, Jalan S Parman-Semanggi Macet

Jakarta Diguyur Hujan, Jalan S Parman-Semanggi Macet

Megapolitan
Pemkab Bekasi Bantu Biayai Pengobatan Wanita yang Terseret Maling Motor

Pemkab Bekasi Bantu Biayai Pengobatan Wanita yang Terseret Maling Motor

Megapolitan
Tiba di Polda Metro, Rektor Universitas Pancasila Bantah Lecehkan Stafnya

Tiba di Polda Metro, Rektor Universitas Pancasila Bantah Lecehkan Stafnya

Megapolitan
Kepsek Sebuah SMA Swasta di Serpong Tidak Hadiri Pemeriksaan Kasus Perundungan 'Geng Tai'

Kepsek Sebuah SMA Swasta di Serpong Tidak Hadiri Pemeriksaan Kasus Perundungan "Geng Tai"

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPR di DKI Data 55,58 Persen: PKS, PDIP dan Gerindra Masih Unggul

"Real Count" Pileg DPR di DKI Data 55,58 Persen: PKS, PDIP dan Gerindra Masih Unggul

Megapolitan
26 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan, Ini Daftar Lokasinya

26 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan, Ini Daftar Lokasinya

Megapolitan
'Real Count' KPU Pilpres 2024 di Jakarta Data 71,96 Persen: Prabowo-Gibran Unggul Tipis dari Anies-Muhaimin

"Real Count" KPU Pilpres 2024 di Jakarta Data 71,96 Persen: Prabowo-Gibran Unggul Tipis dari Anies-Muhaimin

Megapolitan
Masjid Agung Bogor Bakal Diresmikan Maret 2024

Masjid Agung Bogor Bakal Diresmikan Maret 2024

Megapolitan
Pembangunan Masjid Agung Bogor Ditarget Selesai Hari Ini

Pembangunan Masjid Agung Bogor Ditarget Selesai Hari Ini

Megapolitan
Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kasus Perundungan di SMA Swasta di Serpong

Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kasus Perundungan di SMA Swasta di Serpong

Megapolitan
'Real Count' Pileg DPD RI di Jakarta Data 62,29 Persen: Fahira Idris dan Happy Djarot Unggul Sementara

"Real Count" Pileg DPD RI di Jakarta Data 62,29 Persen: Fahira Idris dan Happy Djarot Unggul Sementara

Megapolitan
11 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air 10-40 Cm

11 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air 10-40 Cm

Megapolitan
Proyek Pembangunan Masjid Agung Bogor Molor dari Target

Proyek Pembangunan Masjid Agung Bogor Molor dari Target

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com