DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).