Penagihan Fasos Fasum ke Pengembang Akan Jadi Penilaian Wali Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menjadikan penagihan fasos fasum sebagai indikator penilaian kinerja (KPI) para Wali Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, masih banyak fasos fasum yang merupakan kewajiban pengembang belum diserahkan ke DKI.

"Kami memberikan insentif, karena selain insentif, tentunya ada disinsentif. Kalau kita jelas bahwa memastikan untuk penagihan itu dimasukkan ke KPI-nya pak Wali Kota se-Jakarta itu ternyata mempercepat progres penagihan dan mempercepat progres pemetaannya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Kejar Pengembang yang Masih Utang Fasos Fasum

Menurut Sandiaga, dengan ditagihnya kewajiban pengembang oleh Wali Kota, para pengusaha akan lebih "sungkan" dan akhirnya membayar.

Ia mencontohkan dirinya sendiri ketika masih bergelut di dunia usaha.

"Saya dulu pengusaha, saya kalau bisa tarsok-tarsok (entar besok), ya saya tarsok. Tapi kalau didatangi Wali Kota begitu loh, ya pasti akan ada tindak lanjutnya," ujarnya. 

Baca juga: Lurah Ini Tiba-tiba Dipanggil Anies, Dipuji karena Selamatkan Aset DKI

Sandiaga menilai selama ini DKI kurang gigih menagih apa yang seharusnya jadi asetnya.

Ia meminta jajarannya memburu pihak-pihak yang masih berutang dan menghilang hingga ke grup usaha dan ahli warisnya.

Penagihan aset berupa fasos fasum ini menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan DKI.

Baca juga: Cerita Lurah Kramatjati yang Dipuji Anies karena Selamatkan Aset DKI Rp 110 Miliar...

Selama empat tahun terakhir, DKI mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Kini DKI dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun diberi catatan oleh BPK soal penagihan fasos fasum yang belum optimal.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2017 terungkap ada Rp 13 triliun fasos fasum yang tidak diketahui keberadaannya atau belum diterima DKI.