Jika Anies Tak Laksanakan Rekomendasi, KASN Bisa Rekomendasikan Presiden untuk Beri Sanksi

Kompas.com - 27/07/2018, 19:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan rekomendasi KASN terkait perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Setelah melakukan pemeriksaan selama dua pekan, KASN menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbukti melanggar aturan dan prosedur terkait perombakan pejabat.

Oleh karena itu, KASN merekomendasi empat hal, salah satunya mengembalikan pejabat yang dicopot ke jabatan semula.

Menurut Sofian, rekomendasi KASN ini wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3), KASN merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan perundang-undangan," kata Sofian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Soal Sanksi jika Tak Hiraukan KASN, Sandiaga Bilang Jangan Melodrama

Apabila Anies tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN di atas, maka ia bisa dianggap melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61, 67, dan 76 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah.

"Rekomendasi semacam ini juga telah banyak diberikan KASN atas pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh para kepala daerah lainnya di Indonesia," ujar Sofian.

Selain mengembalikan pejabat yang dicopot, Anies direkomendasikan untuk menyerahkan kepada KASN jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan dalam waktu 30 hari.

Baca juga: Komisi ASN: Perombakan Pejabat oleh Anies Langgar Prosedur dan Aturan

Selain itu, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja.

Kemudian, KASN merekomendasikan evaluasi penilaian kinerja dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP).

Sebelumnya, Anies mencopot sejumlah kepala dinas dan wali kota. Mereka yang dicopot kemudian diperiksa Komisi ASN.

Dugaan pelanggaran muncul lantaran para pejabat eselon II yang dicopot ini tidak pernah ditegur atau diingatkan akan kinerjanya.

Anies yang enggan menjabarkan alasan pencopotan mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi ASN.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Pembobol Rekening Ilham Bintang Bantah Membobol Kartu Kredit BCA

Megapolitan
Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Reklamasi Ancol Ala Anies Ternyata Lanjutan Proyek Pulau L Zaman Ahok

Megapolitan
BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Megapolitan
Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Megapolitan
Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Megapolitan
Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Megapolitan
Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Megapolitan
Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Megapolitan
Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Megapolitan
Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Megapolitan
Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Megapolitan
Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Megapolitan
Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X