Anggota DPRD DKI Minta Anies Patuhi Rekomendasi Komisi ASN

Kompas.com - 27/07/2018, 22:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik pejabat wali kota dan eselon II di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mematuhi rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara ( Komisi ASN) terkait pencopotan sejumlah pejabat DKI beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi komisi itu adalah mengembalikan jabatan para pejabat yang telah dicopot.

"Gubernur tinggal menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Komisi ASN. Itu saja. Artinya Komisi ASN memberikan waktu kepada Gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (27/7/2018).

Gembong mengatakan, rekomendasi yang disampaikan Komisi ASN bersifat wajib dan mengikat karena dikeluarkan lembaga resmi negara. Anies juga harus mematuhi rekomendasi tersebut karena Komisi ASN telah menyatakan dari hasil penyelidikannya bahwa perombakan pejabat DKI menyalahi prosedur.

"Iya kan adanya malaadministrasi kan, jadi rekomendasinya ada dasar hukumnya dan rekomendasi Komisi ASN mengikat. Tinggal Gubernur yang menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN," ujar Gembong.


Baca juga: Komisi ASN Minta Anies Kembalikan Para Pejabat yang Dicopot

Dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan telah menyelesaikan penyelidikan atas dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI. Dari hasil pemeriksaan selama dua pekan, Komisi ASN menyimpulkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbukti melanggar aturan terkait perombakan tersebut.

Sofian menyebutkan, hasil analisis itu didapat dari pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang dicopot dari jabatannya.

Komisi ASN juga telah memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan, Sekretaris Daerah Saefullah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budihastuti.

Komisi ASN memerikan empat rekomendasi. Rekomendasi pertama, Anies diminta mengembalikan para pejabat yang dicopot. Kedua, jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan agar diserahkan dalam waktu 30 hari.

Ketiga, penilaian kinerja terhadap pejabat dilakukan setelah setahun menjabat dan diberikan waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerja.

Keempat, evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap dalam berita acara penilaian (BAP).

Baca juga: Komisi ASN: Perombakan Pejabat oleh Anies Langgar Prosedur dan Aturan

Apabila Anies tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN di atas, ia bisa dianggap melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61, 67, dan 76 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah.

"Hasil analisis dari permasalahan tersebut, Komisi ASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Sofian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

Megapolitan
Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

Megapolitan
PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X