Ketua DPRD DKI Sebut Kamar Mandi di RPTRA Kalijodo Jorok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Rabu (1/8/2018). Kedatangan mereka untuk melihat kondisi Kalijodo yang kabarnya tidak lagi terawat.

Prasetio mengatakan, setelah berkeliling, Ia melihat sendiri bahwa banyak bagian RPTRA tersebut tidak lagi terawat.

"Kami lihat tembok retak, kamar mandi jorok, mushala bau, ini piye?" ujar Prasetio saat ditemui di Kali Item Kemayoran, Jakarta Pusat.

Prasetio mengatakan, harusnya Pemprov DKI Jakarta merawat RPTRA yang telah susah payah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya dengan membongkar paksa bekas lokasi prostitusi tersebut.

Baca juga: Menurut Sandiaga, Ini Penyebab RPTRA Kalijodo Kini Tak Terawat...

Prasetio akan memanggil instansi terkait yang berwenang mengurus RPTRA tersebut untuk menanyakan anggaran perawatan RPTRA itu.

"Saya minta kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub tolong ini sebagai catatan. Ini enggak gampang loh, ini dulu masyarakat yang istilahnya enggak mau nyentuh hanya masyarakat tertentu saja yang mau. Masa bagus begini enggak dirawat?" kata Prasetio.

"Saya akan coba panggil (dinas terkait). Saya akan lihat kemana nih anggarannya," lanjut dia.

Pada 23 Juli lalu, Kompas.com mengunjungi taman yang terletak di wilayah perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat tersebut. Area rerumputan yang mengelilingi kawasan RTH Kalijodo tampak tak terawat. Area rerumputan yang mestinya berwarna hijau tampak berwarna coklat, rerumputannya mengering dan permukaan tanahnya gundul.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemeliharaan RPTRA dan RTH Kalijodo dipegang banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itulah yang membuat birokrasinya berbelit dan koordinasinya kurang sehingga RPTRA Kalijodo kini tidak terawat.

"Ini RPTRA satu-satunya yang tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait," ujar Sandiaga pada 23 Julu 2018.