Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut PKPU Tidak Bisa Batasi Hak Orang

Kompas.com - 27/08/2018, 12:15 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis ketika menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (27/8/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis ketika menjadi saksi ahli dalam sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (27/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh membatasi hak politik seseorang.

Senin (27/8/2018) hari ini, Margarito menjadi saksi ahli yang diajukan Taufik dalan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu antara politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dan KPU DKI Jakarta.

Margarito menuturkan, Peraturan KPU tidak boleh membatasi hak seseorang karena pembatasan terhadap hak seseorang hanya boleh dilakukan lewat Undang-undang.

"Hak asasi seseorang bisa dibatasi, tapi oleh UUD juga Pasal 28j Ayat 2 tegas mengatur bahwa pengaturan yang membatasi hak asasi warga negara harus diatur dengan UU," kata Margartio dalam persidangan di Kantor Bawaslu DKI Jakarta.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Saksi Ahli Sebut KPU DKI Hanya Mengikuti Peraturan

Margarito menilai, Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 yang mensyaratkan partai politik mencalonkan eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seskual terhadap anak merupakan pembatasan hak politik.

Ia menambahkan, pembatasan hak politik tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Karena pembatasan, Pasal 28d Ayat 3 UUD, setiap orang punya tempat yang sama dalam penyelenggaraan negara. Aturan di PKPU tadi, saya berpendapat bertentabgan dengan Pasal 28d Ayat 3," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Margarito setelah ditanyai mengenai boleh atau tidaknya Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 mengatur pencalonan mantan narapidana korupsi

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat sebagai caleg karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Baca juga: Sidang Ajudikasi Taufik, Lolosnya Pencalonan 3 Eks Napi Korputor di Daerah Dinilai Bikin Kacau

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Ini Kronologi Diketahuinya Satu Keluarga di Bekasi Terinfeksi Covid-19

Megapolitan
5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

5 Aktivis Papua yang Kibarkan Bendera Bintang Kejora Bebas Setelah Jalani Vonis 9 Bulan Penjara

Megapolitan
5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

5 Polisi Gadungan Peras Pemuda di Bintaro, Selipkan Bubuk Tawas Dianggap Sabu

Megapolitan
Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Taufik Dukung Penerapan New Normal Jakarta dengan Pengawasan Ketat

Megapolitan
Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Mobil Suzuki Swift Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim, Sopir Selamat

Megapolitan
Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Calon Penumpang Harus Punya SIKM untuk Beli Tiket Kereta Api dari dan Menuju Gambir

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Pemkot Jaksel Bangun 14 Pos untuk Periksa SIKM, Ini Daftar Lokasinya

Megapolitan
Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Menuju New Normal, Pemkot Bekasi Siapkan Aturan buat Masyarakat dan Pelaku Usaha

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Dukung New Normal, tapi Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Aturan Baru, Syarat Keluar Masuk Depok seperti Jakarta

Megapolitan
Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Penyebab Mobil Terbakar di Dekat Gerbang Tol Halim

Megapolitan
3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

3 Penumpang KA Tanpa SIKM Tak Lanjutkan Isolasi di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Tiba di Bandara Soetta Tanpa SIKM, Siap-siap Biayai Karantina Sendiri

Megapolitan
TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

TPA Rawa Kucing Kebakaran Sepanjang 20 Meter

Megapolitan
Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Satu Penumpang KA Luar Biasa Tanpa SIKM Dipulangkan ke Yogyakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X