M Taufik: KPU DKI Dua Kali Langgar Undang-Undang Pemilu

Kompas.com - 04/09/2018, 15:19 WIB
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik saat pertemuan dengan DPD Gerindra seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta, Senin (12/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPD Gerindra DKI M Taufik saat pertemuan dengan DPD Gerindra seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta, Senin (12/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dua kali melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pelanggaran itu berkaitan dengan sikap KPU DKI Jakarta yang tidak meloloskan Taufik sebagai bakal calon DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

"Dia (KPU DKI) dua kali dong melanggar undang-undang," ujar Taufik, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (4/9/2018).

Pelanggaran pertama, menurut Taufik, sikap KPU DKI yang tidak meloloskan dia karena merujuk Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bertentangan dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf g UU Pemilu.

Baca juga: Selain Gugat ke DKPP, M Taufik Juga Akan Pidanakan Komisioner KPU DKI

Pasal tersebut menyatakan, seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Pelanggaran kedua, lanjut Taufik, KPU DKI melanggar UU Pemilu karena tidak menjalankan putusan Bawaslu DKI Jakarta jika dirinya tak juga dimasukan sebagai bacaleg. Aturan itu tercantum dalam Pasal 17 Huruf j UU Pemilu.

"Di undang-undang, keputusan Bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan. (KPU DKI) kan tidak melaksanakan," kata Taufik.

Pada Jumat (31/8/2018), Bawaslu DKI memutuskan untuk meloloskan Taufik sebagai bacaleg.

Bawaslu DKI menyatakan, Taufik memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

KPU DKI harus memasukkan nama Taufik ke dalam daftar calon legislatif.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI untuk melaksanakan putusan tersebut terhitung 3 hari kerja setelah dibacakan.

Baca juga: Taufik Akan Gugat KPU DKI ke DKPP jika Tak Diloloskan sebagai Bacaleg

Namun, KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan tersebut. KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Taufik mengancam akan melayangkan gugatan pidana terhadap KPU DKI. Dia juga berencana menggugat KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU DKI Jakarta mengaku siap apabila digugat oleh Taufik ke DKPP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Megapolitan
MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

MER-C Sebut Rizieq Shihab Dapat Perlakuan Tak Beretika dari Bima Arya

Megapolitan
Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Kasus Meningkat, Pusat Karantina Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Hampir Penuh

Megapolitan
RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

RS Ummi Dapat Teguran Keras, MER-C: Seharusnya Bima Arya Percaya Penuh pada RS

Megapolitan
Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Di Tengah Polemik Tes Swab, Rizieq Shihab Pergi Tinggalkan RS Ummi

Megapolitan
Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Kontroversi Tes Swab Diam-diam Rizieq Shihab yang Berbuntut Kasus Hukum...

Megapolitan
Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Modus Pencabulan Bocah di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi hingga Imingi Bertemu Artis

Megapolitan
Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Terus Bertambah, Ini Sederet Pejabat yang Dicopot Akibat Kerumunan Massa Rizieq

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X