Kompas.com - 04/09/2018, 15:19 WIB
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik saat pertemuan dengan DPD Gerindra seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta, Senin (12/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPD Gerindra DKI M Taufik saat pertemuan dengan DPD Gerindra seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta, Senin (12/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dua kali melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pelanggaran itu berkaitan dengan sikap KPU DKI Jakarta yang tidak meloloskan Taufik sebagai bakal calon DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

"Dia (KPU DKI) dua kali dong melanggar undang-undang," ujar Taufik, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (4/9/2018).

Pelanggaran pertama, menurut Taufik, sikap KPU DKI yang tidak meloloskan dia karena merujuk Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bertentangan dengan Pasal 240 Ayat 1 Huruf g UU Pemilu.

Baca juga: Selain Gugat ke DKPP, M Taufik Juga Akan Pidanakan Komisioner KPU DKI

Pasal tersebut menyatakan, seorang eks narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Pelanggaran kedua, lanjut Taufik, KPU DKI melanggar UU Pemilu karena tidak menjalankan putusan Bawaslu DKI Jakarta jika dirinya tak juga dimasukan sebagai bacaleg. Aturan itu tercantum dalam Pasal 17 Huruf j UU Pemilu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di undang-undang, keputusan Bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan. (KPU DKI) kan tidak melaksanakan," kata Taufik.

Pada Jumat (31/8/2018), Bawaslu DKI memutuskan untuk meloloskan Taufik sebagai bacaleg.

Bawaslu DKI menyatakan, Taufik memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

KPU DKI harus memasukkan nama Taufik ke dalam daftar calon legislatif.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI untuk melaksanakan putusan tersebut terhitung 3 hari kerja setelah dibacakan.

Baca juga: Taufik Akan Gugat KPU DKI ke DKPP jika Tak Diloloskan sebagai Bacaleg

Namun, KPU DKI menunda untuk menjalankan putusan tersebut. KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018.

Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi MA terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Taufik mengancam akan melayangkan gugatan pidana terhadap KPU DKI. Dia juga berencana menggugat KPU DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU DKI Jakarta mengaku siap apabila digugat oleh Taufik ke DKPP.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Operasi Prokes di Jaksel, Anies: Kita Peringatkan Semua untuk Taati Aturan

Tinjau Operasi Prokes di Jaksel, Anies: Kita Peringatkan Semua untuk Taati Aturan

Megapolitan
Dua Taman Akan Dibangun di Jakarta Barat, Rencananya Selesai November Tahun Ini

Dua Taman Akan Dibangun di Jakarta Barat, Rencananya Selesai November Tahun Ini

Megapolitan
Hari Ini, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Tertinggi Kedua Sejak Pandemi

Hari Ini, Angka Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Tertinggi Kedua Sejak Pandemi

Megapolitan
Sidak Malam ke Kemang, Anies: Kita Temukan Praktek Tidak Bertanggung Jawab

Sidak Malam ke Kemang, Anies: Kita Temukan Praktek Tidak Bertanggung Jawab

Megapolitan
PPDB Jakarta Jalur Zonasi untuk Jenjang SD Dibuka 21 Juni 2021

PPDB Jakarta Jalur Zonasi untuk Jenjang SD Dibuka 21 Juni 2021

Megapolitan
PPDB Jakarta Jenjang PAUD Dibuka Senin Depan

PPDB Jakarta Jenjang PAUD Dibuka Senin Depan

Megapolitan
Peserta Vaksinasi di Stadion Patriot Candrabhaga Berusia 18 Tahun ke Atas

Peserta Vaksinasi di Stadion Patriot Candrabhaga Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
Penumpang Pajero Sport Buang Sampah ke Kali Jagakarsa Terancam Denda Rp 500.000

Penumpang Pajero Sport Buang Sampah ke Kali Jagakarsa Terancam Denda Rp 500.000

Megapolitan
Update 18 Juni: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 54

Update 18 Juni: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 54

Megapolitan
Odong-odong, Moda Transportasi Penghubung Kampung Pulo dengan Rusun Jatinegara Barat

Odong-odong, Moda Transportasi Penghubung Kampung Pulo dengan Rusun Jatinegara Barat

Megapolitan
Pemkot Jaksel Akan Kerja Sama dengan Polisi untuk Kejar Penumpang Pajero yang Buang Sampah ke Kali

Pemkot Jaksel Akan Kerja Sama dengan Polisi untuk Kejar Penumpang Pajero yang Buang Sampah ke Kali

Megapolitan
Motif Pengeroyokan di Taman Sari, Pelaku Curiga Korban Informan Polisi

Motif Pengeroyokan di Taman Sari, Pelaku Curiga Korban Informan Polisi

Megapolitan
Road Bike Dilarang Melintas JLNT Mulai Minggu Besok

Road Bike Dilarang Melintas JLNT Mulai Minggu Besok

Megapolitan
Anies: Malam Ini Kita Lakukan Operasi Pendisiplinan Tanpa Kompromi!

Anies: Malam Ini Kita Lakukan Operasi Pendisiplinan Tanpa Kompromi!

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keuskupan Agung Jakarta Minta Paroki di Zona Merah Hentikan Misa Offline

Kasus Covid-19 Melonjak, Keuskupan Agung Jakarta Minta Paroki di Zona Merah Hentikan Misa Offline

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X