BKD: Waktu Daerah Lain Belum Berani, DKI Sudah Pecat Koruptor Berstatus PNS

Kompas.com - 14/09/2018, 22:24 WIB
Ilustrasi PNS DKI Jakarta Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Ilustrasi PNS DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Wahyono mengatakan, Pemprov DKI sudah sejak lama menindak tegas PNS yang terjerat korupsi.

Wahyono mengatakan, itu adalah amanat Undang-Undang Kepegawaian.

"Waktu daerah-daerah lain belum berani, kita sudah menegakan aturan itu. Bahkan, kita DKI dianggap kejam segala macam, kita tetap laksanakan," ujar Wahyono, ketika dihubungi, Jumat (14/9/2018).


Pernyataannya terkait data yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang koruptor berstatus PNS. BKN menyebut, ada 52 koruptor yang masih berstatus PNS DKI.

Baca juga: Sejak 2017, Pemprov DKI Hentikan 24 PNS yang Terlibat Korupsi

 

Wahyono mengaku kaget dengan data tersebut. "Beritanya muncul 52, makanya kita rada-rada kaget sih. Tapi enggak apa-apa, kita nanti klarifikasi ke BKN," ujar Wahyono.

Wahyono mengatakan, PNS DKI langsung diberhentikan ketika kasus korupsinya telah berkekuatan hukum tetap.

Ketika masih berstatus tersangka, PNS DKI akan diberhentikan sementara.

Wahyono menyebut, PNS yang diberhentikan sementara hanya berhak menerima setengah gaji pokok. Dia juga tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Sementara itu, perlakuannya berbeda dengan PNS DKI yang terlibat pidana selain kasus korupsi.

"Kalau pidana lain tidak langsung diberhentikan tidak terhormat, sepanjang dia hukumannya kurang dua tahun," ujar Wahyono.

Jika hukumannya lebih dari dua tahun, maka bisa diberhentikan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara merilis data mengenai koruptor yang masih berstatus PNS. Data ini dihimpun BKN per 12 September 2018.

Baca juga: Pemprov DKI Bantah Data BKN soal 52 Koruptor Masih Berstatus PNS DKI

Menurut BKN, data ini diperoleh setelah melakukan penelusuran di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Secara umum, terdapat 2.357 koruptor yang masih berstatus PNS, baik itu di instansi pemerintahan pusat atau daerah.

Jumlah koruptor yang masih berstatus PNS di tingkat pusat tercatat sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah di daerah mencapai 2.259 orang.

BKN membagi data di daerah ke dalam tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi, Pemprov DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan jumlah 52 orang koruptor masih berstatus PNS.



Terkini Lainnya

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Masyarakat Bagikan Bunga kepada TNI-Polri di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Jalan Depan Gedung Bawaslu Masih Ditutup

Megapolitan
Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Menkes Imbau Sopir Kendaraan Angkutan Lebaran Berisitirahat Tiap 4 Jam

Megapolitan
150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

150.000 Kendaraan Diprediksi Melintasi Tol Trans Jawa Setiap Hari Saat Musim Mudik

Megapolitan
Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Cerita Rajab Bisa Kembali Berjualan Setelah Bertemu Jokowi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Sandiaga Sebut Ada 50 Persen TPS yang Menyimpang Berdasarkan Laporan Masyarakat

Megapolitan
Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Pemudik Menggunakan Kereta Api Diprediksi Meningkat 3,9 Persen

Megapolitan
Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Pria dalam Video Viral Dipukuli Polisi Bukan Harun Rasyid...

Megapolitan
Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Bambang Widjojanto Sebut soal Rezim Korup, Sandiaga: Ini Bentuk Kekhawatiran Masyarakat

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Pasar Tanah Abang Kembali Menggeliat Setelah Tutup karena Rusuh 22 Mei

Megapolitan
Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Prabowo-Sandiaga Siap Hadiri Sidang Pertama Gugatan Hasil Pilpres 2019 di MK

Megapolitan
Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Sandiaga: Bambang Widjojanto Punya Rekam Jejak yang Baik Tangani Gugatan di MK

Megapolitan
BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

BNN Gagalkan Pengiriman 35 Kg Sabu Berkedok Truk Sayur Kol

Megapolitan
Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Sandiaga: Jadi Wakil Presiden atau Tidak, OK OCE Tetap Berjalan...

Megapolitan
Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Duduk Berbaris di Aspal, Brimob Buka Puasa Bareng TNI hingga Penyandang Disabilitas di Bawaslu

Megapolitan

Close Ads X