"Yang jelas APBD penetapan yang menjadi acuan kita. Kalau ini kan tambah judul baru. Sudah berapa ratus item kita drop karena judul baru? Kenapa ini harus istimewa?" ujar Bestari.
Meski demikian, ada juga anggota banggar yang ngotot agar kegiatan itu tetap dianggarkan. Mereka yang bersikeras adalah para anggota Komisi B yang sebelumnya menyetujui anggaran itu di tingkat komisi. Salah satu dari mereka adalah Nur Afni.
"Terkait sertifikasi ini kan untuk menunjang OK OCE. Kalau mentornya enggak bersertifikasi, OK OCE tahun 2019 enggak bisa jalan," ujar Nur Afni.
Dicoret
Pada akhirnya aturan tetap harus diikuti. Taufik mengetuk palu untuk mencoret kegiatan itu dalam rancangan anggaran perubahan.
"Sudah ya didrop saja," ujar Taufik sambil mengetuk palu.
Anggota banggar Pantas Nainggolan meminta pencoretan kegiatan itu menjadi pelajaran bagi SKPD. Semua kegiatan yang akan diajukan harus melalui proses perencanaan yang baik.
Saat penyusunan RKPD, Pemprov DKI harus ingat bahwa itu menjadi pedoman hingga akhir tahun. Pemprov DKI harus betul-betul merencanakan kegiatan satu tahun agar tidak ada kegiatan yang dicoret pada pembahasan anggaran perubahan.
"Ini harus menjadi dasar bahwa pedoman kerja untuk seluruh SKPD adalah penetapan APBD murni," kata Pantas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.