JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar rapat bersama panitia pengawas pemilu (panwaslu), Selasa (25/9/2018).
Dalam rapat itu, panwaslu mengeluhkan sempitnya kantor mereka di Jalan Warung Jati Barat, Pancoran.
"Saat ini ruangan hanya ada empat yang disekat-sekat, sedangkan di kami ada lima pimpinan. Saya sendiri sekarang mengalah ke ruang gakkumdu (penegakkan hukum terpadu)," kata Ketua Panwaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq kepada Kompas.com, Selasa.
Muchtar mengatakan, lima pimpinan panwaslu dan staf-stafnya harus berdesak-desakan di empat ruangan yang ada.
Baca juga: Bawaslu Diminta Koreksi Panwaslu Daerah yang Kabulkan Gugatan Caleg Eks Koruptor
Tak hanya itu, Panwaslu Jakarta Selatan kebingungan di mana harus menggelar sidang dan klarifikasi jika ada dugaan pelanggaran kampanye. "Walaupun sempit kami paksakan," ujar dia.
Untuk mengantisipasi ramainya aduan kampanye Pilpres dan Pileg 2019, Muchtar meminta kepada Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengupayakan rehabilitasi kantor panwaslu.
Panwaslu, kata dia, tak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun kantor.
"Untuk tahun sekarang belum ada ya, mungkin di 2019 ke depan bisa dianggarakan penambahan fasilitas tersebut baik ruangan yang sekarang seadanya bisa ditingkatkan ke atas atau bagaimana, kami serahkan ke pemkot," kata Muchtar.
Selain mengusulkan anggaran, Muchtar mengusulkan agar peningkatan ruang kantor dibiayai oleh pihak swasta. Ia mencontohkan renovasi pada pilkada DKI 2017 lalu dibiayai oleh PT Sampoerna Land.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.