Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Kompas.com - 03/10/2018, 13:44 WIB
Nursita Sari,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mempertanyakan nasib pembebasan lahan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jika pembebasan lahan tidak berjalan, BBWSCC tidak bisa mengalokasikan anggaran normalisasi sungai pada 2019.

"Pihak Balai (BBWSCC) juga mempertanyakan progres itu. Dia tidak akan mungkin melakukan rencana anggaran belanja negara 2019 kalau di 2018 ini tidak terealisasi pekerjaan (pembebasan lahan) itu," kata Teguh, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/10/2018).

Teguh mengatakan, Kepala BBWSCC Bambang Hidayah sudah menanyakan langsung kelanjutan pembebasan lahan itu kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Seorang Pria Ditemukan Tewas di Bawah Jembatan Kali Ciliwung

 

Pemprov DKI memastikan proses pembebasan lahan itu tetap berjalan.

Dinas Sumber Daya Air masih berupaya membebaskan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Normalisasi itu nantinya akan dikerjakan BBWSCC.

"Pembebasan lahan tetap fokus di tiga lokasi, Pesangrahan, Sunter, dan juga Ciliwung," ujar dia.

Teguh berharap, pembebasan lahan di tiga lokasi itu bisa berjalan maksimal pada tahun ini.

Dia mengakui, membebaskan lahan tidak mudah dan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, sebelum Dinas Sumber Daya Air akhirnya melakukan pembayaran.

"Jangan sampai ada overlap, tumpang tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak terhadap kita. Makanya, kemarin kami rapat dengan pihak Balai Besar, menanyakan progres normalisasi, ya kami perlu waktu untuk kelengkapan administrasinya," ucap Teguh.

Baca juga: Kadis SDA Pastikan Rumah Pompa dan Pintu Air Ciliwung Berfungsi Saat Musim Hujan

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan menjadi hambatan dalam normalisasi, termasuk Sungai Ciliwung.

BBWSCC mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera membebaskan lahan untuk dinormalisasi.

"Kami tunggu lahan dibebaskan dulu oleh Pemprov DKI, sekarang sedang dilakukan. Ya tidak signifikan sih, kita bertahap, kan lahan yang dibebaskan kan juga bertahap," kata Bambang, di Cipinang Indah, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com