Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beberapa kali menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat rapat pembahasan anggaran.

Nama pria yang akrab disapa Ahok itu diucapkan di depan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mantan anak buahnya.

Seperti kemarin, Prasetio hadir dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Prasetio menyampaikan beberapa hal umum kepada pejabat DKI dan direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Kepada Perumda Pasar Jaya, Prasetio meminta dirutnya membuat lapak pedagang di pasar dengan ukuran yang layak. Dia menilai ukuran lapak saat ini terlalu kecil bagi pedagang.

Baca juga: Ketua DPRD Ingatkan Anies, Bang Yos Pernah Izinkan lalu Larang Becak

Kemudian terkait pembangunan stadion di lahan eks Taman BMW, Prasetio meminta BUMD yang membangun bisa mencontoh Bekasi dan Cikarang.

"Saya pernah nonton di Bekasi dan Cikarang itu bagus sekali stadionnya," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (16/10/2018).

Dia kemudian menyinggung masalah penyerapan anggaran. Dua bulan menjelang akhir tahun, penyerapan anggaran 2018 masih 51 persen.

Semua rentetan kritik dan saran itu membuat Prasetio mengatakan ingin menjadi Ahok di DPRD.

Dia akan mengkritisi kinerja Pemprov DKI jika ada yang tak baik.

"Saya akan jadi Ahok di DPRD. Saya enggak mau beban moral nanti ada di badan saya kalau tidak saya kritisi. Bukan apa-apa, sekarang SKPD mulai malas, penyerapan rendah," ujar Prasetio.

Dalam musim pembahasan anggaran ini, dia mengaku akan tegas menolak anggaran yang tidak sesuai.

Baca juga: Temui Prasetio, Kandidat Wagub DKI dari PKS Diberi Buku Kebijakan Ahok

Dia mencontohkan PMD untuk PT Jakarta Propertindo dan PAM Jaya pada APBD-P 2018 yang akhirnya dicoret.

PMD untuk PT Jakpro dicoret karena kuota penerimaan modal untuk Jakpro sudah hampir habis. Sementara PAM Jaya, kegiatan yang akan dikerjakan dengan PMD itu ternyata masih tugas dari dua mitra swasta PAM Jaya, yaitu Palyja dan Aetra.

Prasetio mengatakan, akan timbul potensi hukum jika PMD untuk PAM Jaya dipaksa untuk diberikan.

Dia juga tegas terkait dirut baru BUMD tersebut, Bambang Hernowo. Prasetio mengatakan, Bambang dulunya adalah corporate secretary di Aetra.

Menurut dia, hal ini tidak fair karena Aetra memiliki kepentingan bisnis juga. Dia meminta Bambang dicopot dari jabatannya.

"PAM Jaya ini harus diganti. Selama tidak diganti, saya enggak tanda tangan," ujar Prasetio.

Bukan satu kali

Bukan satu kali saja Prasetio menyebut ingin menjadi Ahok di DPRD. Dia pernah menyebut itu beberapa hari lalu ketika mengingatkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Prasetio meminta Saefullah memecat pejabat SKPD yang tidak mau diberi anggaran untuk melakukan pembangunan. Penolakan melakukan pembangunan akan membuat penyerapan APBD DKI rendah.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Posisi Plt Bikin Pejabat Bermain Aman Tanpa Terobosan

Prasetio lalu menyinggung sikap Ahok yang dulu sering memecat pegawai dengan kriteria seperti itu.

Ahok kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebagai terpidana kasus penodaan agama.

"Mungkin bahasa saya yang paling kasar sekarang pecat. Yang doyan mecat orangnya di Mako Brimob sekarang, saya yang gantiin di DPRD, pecat orang itu," ujar Prasetio.

Dia tidak mau ada lagi kejadian SKPD menolak diberi anggaran seperti yang terjadi dalam pembahasan KUPA-PPAS 2018 beberapa waktu lalu.

Salah satu SKPD yang seperti itu adalah Pemerintah Kota Jakarta Barat, yang meminta anggaran pembebasan lahan untuk Kantor Lurah Jembatan Besi dimatikan.

Namun, DPRD DKI menolak dan meminta Pemkot Jakarta Barat tetap harus mencari lahan untuk dibebaskan.

"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah dibilang enggak bisa. Iki piye, Pak," kata Prasetio.

Bantah belum move on

Dengan sikapnya itu, Prasetio membantah bahwa dirinya belum bisa merelakan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2018.

Baca juga: Rencana Pemprov DKI untuk Mengizinkan Becak yang Tersangkut di DPRD DKI...

"Pasti saya dibilang belum move on, padahal ini bukan begitu," kata dia.

Menurut dia, setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta harus menjaga Pemprov DKI siapa pun kepala daerahnya.

Prasetio mengatakan, sudah menjadi kewajiban Fraksi PDI-P dan DPRD DKI secara keseluruhan untuk menjaga hal itu.

"Fraksi saya harus menjaga Pak Anies supaya jangan sampai dia salah," ujar Prasetio.

Dia mengtakan, segala kritik yang dilontarkan dirinya dan fraksinya juga bukan pandangan subyektif. Melainkan, upaya untuk menjadikan kepemimpinan Anies lebih baik lagi.