Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik program naturalisasi sungai yang digagas Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Kritikan ini disampaikan berkaitan dengan evaluasi satu tahun pemerintahan Anies di DKI Jakarta.

"Meski Gubernur mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai sebelumnya, namun yang terjadi kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunannya tidak terasa," kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo dalam jumpa pers PDI-P mengenai setahun pemerintahan Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Rio mengatakan, fraksinya paham konsep naturalisasi yang diwacananya itu, yaitu mengatur agar sungai bisa mengelola air dengan baik dengan mempertahankan ekosistem aslinya.

Namun, konsep itu dinilai tidak selaras dengan konsep dari pemerintah pusat. Rio mengatakan konsep normalisasi yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bukan sekadar membeton sungai tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai.

Konsekuensinya adalah Pemprov DKI harus melakukan pembebasan lahan.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

"Kini konsep normalisasi Pemprov DKI jadi tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Rio.

Apalagi, BBWSCC sampai mengembalikan anggaran normalisasi sungai ke APBN karena Pemprov DKI tidak membebaskan lahan. Akibatnya, ada 129 titik di Jakarta yang rawan banjir karena normalisasi tidak dilanjutkan.

Fraksi PDI-P meminta Pemprov DKI untuk tak segan melanjutkan program normalisasi. 

"Sudahlah yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan," ujar dia.

Baca juga: Hati-hati, Ada 180 Titik Rawan Banjir dan Genangan di Jakarta