Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Tegaskan Hanya Orang-orang Ini yang Berhak Tempati Kompleks Akabri

Kompas.com - 18/10/2018, 21:19 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Inf Kristomei Sianturi mengatakan, warga Kompleks Akabri, Menteng Pulo, yang ditertibkan pada Kamis (18/10/2018) tidak berhak menempati rumah yang selama bertahun-tahun mereka huni. TNI menyebut rumah yang ditempati warga merupakan rumah dinas. 

"Kemarin dilakukan penertiban dua rumah di Kompleks Akabri, dua rumah, (nomor) 4A sama 28. Dari sekian rumah, kan, cuma dua (rumah) saja yang ditertibkan," kata Kristomei ketika dihubungi, Kamis (18/10/2018).

Menurut dia, hanya tentara aktif dan purnawirawan yang boleh menempati rumah di kompleks tentara. Khusus di satuan TNI AD, warakawuri atau jandanya juga masih dapat menempati.

Baca juga: Warga Kompleks Akabri Sebut Ada Korban Saat Pengosongan Rumah

Namun, lanjut dia, Kompleks Akabri mayoritas dihuni anak dan cucu purnawirawan Akabri (kini Akmil) yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, pihaknya berusaha mengambil alih rumah itu.

"Kalau dia masih menenuhi persyaratan tadi, kami pasti akan tetap mengizinkan tinggal, toh keluarga besar TNI juga. Dia mengklaim sudah puluhan tahun, sekarang kami tanya balik, ada enggak dia surat tanda kepemilikan? Pasti enggak punya kan?" ujar Kristomei.

Ia mengatakan, pihaknya tetap mengikuti gugatan warga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, pihaknya juga akan tetap melakukan penertiban.

Baca juga: Hendak Digusur, Warga Kompleks Akabri Ancam Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata

"Gugatan itu kan jalan, silakan saja gugat, itu tanah negara. Kodam Jaya dalam hal ini menertibkan orang-orang yang seperti tadi, yang tidak tertib," ujar dia.

Rencana pengambilalihan rumah para keluarga TNI ini bermula pada Juni 2017.

Sebagian warga sudah menerima surat peringatan pertama hingga ketiga untuk segera mengosongkan kediaman mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com