Kompas.com - 16/11/2018, 08:30 WIB
Jembatan multi guna atau skybridge Tanah Abang. Foto diambil Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAJembatan multi guna atau skybridge Tanah Abang. Foto diambil Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bertemu dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membahas sejumlah persoalan yang belum disepakati terkait pembangunan jembatan multiguna atau skybridge di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (16/11/2018) ini.

Pertemuan itu akan difasilitasi Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya. Ombudsman telah mengundang kedua pihak.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, jajaran Pemprov DKI diwakili Wali Kota Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan pihak dari badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

"(Yang hadir) dari Pemprov, Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Perhubungan, PD Sarana Jaya, Pasar Jaya, dan Camat Tanah Abang," kata Teguh melalui pesan singkat.

Baca juga: KAI Ingin Skybridge Bantu Mobilitas Penumpang di Stasiun Tanah Abang

Dari PT KAI rencananya akan hadir jajaran direksi PT KAI Daop 1 Jakarta.

"Kalau dari PT KAI, jajaran direksi," ujar Teguh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Skybridge Tanah Abang diketahui masih dalam tahap pembangunan. Proyek yang dikerjakan PD Pembangunan Sarana Jaya itu seharusnya sudah rampung pada akhir Oktober lalu.

Pengoperasian jembatan itu molor karena adanya hal-hal yang belum disepakati Pemprov DKI dan PT KAI.

Teguh menyampaikan, ada lima hal yang belum disepakati kedua pihak, yakni persoalan aset, arus (flow) penumpang, pintu penghubung skybridge menuju Stasiun Tanah Abang (gate masuk stasiun), sarana-prasarana pendukung skybridge seperti toilet, dan masalah keamanan.

Teguh menyebut persoalan aset terkait dengan Jalan Jatibaru Raya yang diklaim kedua pihak. Skybridge Tanah Abang diketahui dibangun di ruas jalan tersebut.

PT KAI berpegang pada undang-undang perkeretaapian yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 18 meter dari stasiun merupakan milik PT KAI.

Sementara Pemprov DKI berpegang pada undang-undang pertanahan baru. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tanah yang tidak diklaim perseorangan menjadi aset negara.

Yang menjadi persoalan, PT KAI disebut telah meminta Pemprov DKI membayar sejumlah uang karena membangun skybridge di atas aset PT KAI. Namun, PT KAI membantah hal itu.

Pemprov DKI mengakui ada hal-hal yang masih dibicarakan kedua pihak mengenai pembangunan skybridge Tanah Abang.

Baca juga: 16 November, PT KAI Bertemu Pemprov DKI Bahas Skybridge Tanah Abang



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Senjakala Pasar Tanah Abang: Pengunjung Sepi, Kios Diobral Murah

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Megapolitan
Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X