Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi-Ma'ruf Heran Bawaslu Proses Laporan "Budek-Buta"

Kompas.com - 21/11/2018, 19:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertanyakan Bawaslu yang memproses laporan terkait ucapan "budek-buta" yang dilontarkan oleh Ma'ruf Amin pada Senin (12/11/2018) lalu.

Koordinator Urusan Pelanggaran TKN Jokowi-Ma'ruf, Nelson Simanjuntak menilai, laporan yang ditujukan kepada Ma'ruf tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Baca juga: Dipanggil ke Bawaslu DKI, TKN Jokowi-Maruf Klarifikasi Budek-Buta

"Kalau saya ditanya secara pribadi atau pengalaman saya sebagai orang Bawaslu, saya katakan itu bukan pelanggaran. Tidak ada intensi untuk menghina seseorang," kata Nelson usai diperiksa di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Rabu (21/11/2018).

Nelson yang tercatat pernah menjadi Komisioner Bawaslu RI menyatakan, pernyataan "budek-buta" yang dilontarkan Ma'ruf tidak bermaksud merendahkan kelompok disabilitas.

Menurutnya, kata "budek-buta" merupakan kata-kata yang biasa dilontarkan masyarakat umum.

Baca juga: Diperiksa Bawaslu soal Ucapan Tampang Boyolali, Begini Ungkapan Pelapor dan Saksi

"Tidak ada intensi untuk menghina seseorang. Saya kira ungkapan-ungkapan tuli dan buta itu hal biasa dilakukan di masyarakat," ujar dia.

Nelson menambahkan, Bawaslu sebaiknya tidak memproses semua laporan yang masuk ke Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu lebih baik fokus pada proses pencegahan.

"Kalau semua laporan diproses, saya kira itu akan melelahkan Bawaslu sendiri, padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama harus melakukan proses-proses pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran," katanya.

Baca juga: Politisi Partai Berkarya Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Kampanye Hitam

Hari ini, Nelson diperiksa Bawaslu DKI mewakili Ma'ruf Amin ihwal laporan terkait pernyataan Ma'ruf yang dianggap merendahkan kelompok disabilitas.

Ma'ruf Amin menyebut kata budek dan buta untuk menarasikan orang yang tidak mendengar dan melihat prestasi Jokowi dalam masa pemerintahannya selama ini.

Pernyataan itu disampaikannya di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com