Dinas Dukcapil DKI Beri Penjelasan e-KTP Tercecer pada DPRD

Kompas.com - 18/12/2018, 14:20 WIB
Kadisdukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma meninjau shelter Kampung Kunir, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (3/10/2018). RIMA WAHYUNINGRUMKadisdukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma meninjau shelter Kampung Kunir, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat pada Rabu (3/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Selasa (18/12/2018).

Dalam rapat itu, DPRD menanyakan tentang 2.153 e-KTP yang tercecer di Pondok Kelapa, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

"Tadi kami sudah jelaskan bahwa KTP-el yang tercecer merupakan cetakan pertama ketika perekaman massal di tahun 2011, 2012, dan 2013," kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa siang.

Dhany hanya menjelaskan, saat itu e-KTP dicetak oleh vendor yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri. KTP elektronik itu kemudian didistribusikan lewat pos ke kelurahan masing-masing.

Baca juga: Pertimbangan Mendagri Perintahkan Pemusnahan E-KTP Invalid

Soal pihak yang bertanggung jawab atas tercecernya KTP di Duren Sawit, Dhany memastikan polisi tengah mengusutnya.

"Itu yang mau dijawab, itu kan pertama sumber dari KTP elektronik yang tercecer itu dari mana, yang kedua adalah siapa pelakunya. Itu dua hal dulu yang mau dijawab," ujar Dhany.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dugaan sementara, menurut Dhany, KTP elektronik sengaja dibuang pihak tertentu untuk membuat gaduh masyarakat menjelang pemilihan umum 2019. Ia masih menunggu hasil penyelidikan polisi soal ini.

"Menurut saya sih, ke sana arahnya. In baru dugaan-dugaan, saya tidak bisa menduga memang. Tapi, ya kenapa itu harus diletakkan di tempat yang akses orangnya lalu lalang mudah, di lapangan yang jauh dari pantauan CCTV misalnya, itu kan bisa saja kemungkinan itu terjadi," ujar Dhany.

Adapun Ketua Komisi A Matnoor mengatakan, KTP elektronik yang tercecer itu diterbitkan dan distribusikan sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pihaknya tak bisa menyalahkan Dinas Dukcapil DKI.

Baca juga: Wiranto: E-KTP Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah

"Kalau soal tercecer, ya mereka yang punya. Enggak karena bukan lewat kita, blangkonya dari 2011-2013," ujar Matnoor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Megapolitan
Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Impitan Ekonomi karena Pandemi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Megapolitan
34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan 'Ngantor' di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan "Ngantor" di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.