Tahun 2019, Pemkot Bekasi Targetkan Atasi 40 Persen Kawasan Kumuh

Kompas.com - 16/01/2019, 14:43 WIB
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar, Rabu (16/1/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVIKepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar, Rabu (16/1/2019).
Penulis Dean Pahrevi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengatakan, pihaknya menargetkan 40 persen wilayah kumuh di Kota Bekasi teratasi pada tahun 2019.

Dadang mengatakan, saat ini masih ada 329 hektar di wilayah Kota Bekasi yang tergolong kumuh. Untuk mencapai target 40 persen itu, sebanyak 10 program penataan kawasan kumuh akan diterapkan tahun 2019.

"Salah satunya itu ada RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas) didalam ada kita tata jalan, sanitasi, saluran air, rumah yang tidak layak huni juga," kata Dadang saat ditemui di Kantor Disperkimtan Kota Bekasi, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: 329 Hektar Wilayah di Kota Bekasi Tergolong Kumuh

Dadang menjelaskan, untuk tahun 2019 melalui program RPKPP, terdapat delapan kelurahan yang menjadi fokus penataan kawasan kumuh.

Delapan kelurahan tersebut yakni, kelurahan Medan Satria, Pekayon, Duren Jaya, Pengasinan, Jakamulya, Pedurenan, Jati Bening, dan Jati Melati.

"RPKPP ada 8 kelurahan saja. (Dana per kelurahan) Dari Rp 1.5 miliar sampai Rp 3 miliar. Jadi misalnya RPKPP Medan Satria kita anggarkan Rp 3 miliar. Itu di dalamnya menata sanitasi, jalan, salurannya, terus membuat vertical garden," ujar Dadang.

Sementara itu, Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi Imas Asiah mengatakan, pihaknya optimistis target 40 persen wilayah kumuh Kota Bekasi teratasi berkat program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang didanai Pemerintah Pusat.

"Program ini (Kotaku) garis besarnya sama saja menata wilayah kumuh juga. Hanya saja progran Kotaku didanai Pemerintah Pusat didanai APBD Kota Bekasi, kita yakin 40 persen beres tahun ini" kata Imas.

Terdapat delapan kelurahan juga yang ditata oleh program Kotaku. Delapan kelurahan itu yakni, Kelurahan Margahayu, Margamulya, Harapan Mulya, Kalibaru, Jatisari, Mustikasari, Aren Jaya, dan Harapan Baru.

Untuk menyokong program Kotaku, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 14 miliar yang pelaksanaannya dilakukan Pemkot Bekasi. Sedangkan dana untuk 10 program penataan kawasan kumuh menggunakan APBD Kota Bekasi sebesar Rp 74 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Megapolitan
Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Megapolitan
Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X