Pengakuan Siswi SD yang Dihukum "Push Up" 100 Kali karena Tunggak SPP

Kompas.com - 29/01/2019, 10:08 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual anak. SHUTTERSTOCKIlustrasi kekerasan seksual anak.

DEPOK, KOMPAS.com — GNS (10), siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama di Bogor, Jawa Barat, dihukum push up 100 kali karena belum melunasi uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP.

Orangtua GNS diketahui tak punya biaya sehingga belum melunasi biaya pendidikan.

GNS menceritakan, peristiwa itu dialaminya pada pekan lalu ketika dirinya tiba-tiba dipanggil ke ruangan kepala sekolah saat dirinya tengah belajar.

Setelah menghadap ke kepala sekolah, ternyata GNS diminta push up 100 kali.

Baca juga: KPAI: Hukuman Push Up 100 Kali Siswi di SDIT Bina Mujtama Tergolong Kekerasan

"Yang nyuruh kepala sekolah. Katanya belum dapat kartu ujian soalnya belum bayaran," ucap GNS dengan mata berkaca-kaca.

Sejak dirinya dihukum push up 100 kali, GNS memutuskan tidak mau lagi melanjutkan sekolah di SDIT Bina Mujtama.

“Takut (ke sekolah lagi). Takut disuruh push up,” ucap GNS di rumahnya di Depok, Jawa Barat.

Ia mengaku, setelah melakukan push up perutnya langsung merasa tidak enak.

“Sakit perutnya,” ujar GNS sambil memegang perutnya.

Menurut dia, hukuman push up bukan kali ini diterimanya, melainkan sudah dua kali dihukum seperti itu.

Selain itu, kata dia, siswa lain pun ada yang dihukum sama dengannya.

"Pernah lagi waktu itu dihukum push up, tetapi cuma disuruh 10 kali. Dari kelas aku ada dua orang lagi yang disuruh push up," ucap GNS.

Penjelasan sekolah

Kepala Sekolah SDIT Bina Mujtama Budi mengaku memberikan hukuman push up kepada muridnya sebagai bentuk shock therapy.

Namun, ada perbedaan keterangan. GNS mengaku dihukum push up 100 kali karena tidak membayar uang pendidikan.

Sementara itu, menurut Budi, ia tak menghukum push up 100 kali, tetapi 10 kali.

“Oh enggak, jadi hanya shock therapy, memang kami lakukan (hukuman push up) tapi tidak sampai sebanyak itu, hanya 10 kali,” ujar Budi.

Ia mengatakan, awalnya pihak sekolah memanggil GNS untuk berdiskusi mengenai uang sekolahnya yang belum dilunasi orangtuanya selama lebih dari sepuluh bulan.

Setelah mengajak berdiskusi, GNS pun diberi hukuman push up.

Hal itu dilakukan agar orangtua GNS datang ke sekolah tersebut.

Budi mengatakan, orangtua GNS sudah beberapa kali dipanggil oleh sekolah untuk datang, tetapi tidak juga datang.

Baca juga: Kepala Sekolah yang Hukum Muridnya Push-up Bilang untuk Shock Therapy

“Itu waktu kami panggil orangtuanya tidak datang berkali-kali. Jadi kami sampaikan ke GNS kalau bisa orangtuanya panggil datang ke sekolah, kami katakan seperti itu," tutur Budi.

Penanganan

Hal yang menimpa GNS menjadi sorotan publik, khususnya Pemerintah Kota Depok.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, pihaknya akan menelusuri penyebab GNS (10), siswi SDIT Bina Mujtama, tidak mampu melunasi SPP selama berbulan-bulan.

“Kami akan telusuri tunggakan SPP ini, apakah karena betul-betul belum sejahtera atau ada alasan lain,” ujar Pradi. 

Selain itu, Pradi menyatakan kemungkinan memindahkan GNS ke sekolah lain di Depok. 

Baca juga: Siswi yang Dihukum Push Up 100 Kali Jadi Takut ke Sekolah

Pasalnya, dari tempat tinggal GNS di Kampung Sidamukti, Sukamaju, Cilodong, Depok, ke SDIT Bina Mujtama yang berada di Jalan KH Mudham, Pondok Manggis, Bojong Baru, Bogor, berjarak 12 kilometer dan membutuhkan waktu 29 menit.

“Kami tidak akan tinggal diam. Saya coba langsung cari sekolahnya, apa benar ini warga Sukamaju, Depok. Kalau informasi sekolah jauh dari rumahnya mungkin nanti bisa diupayakan pindah ke sekolah Depok saja,” ucap Pradi.

Pradi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas-dinas tekait untuk melakukan penanganan konkret terhadap GNS.

“Kalau GNS ini trauma, kami akan koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan pada dia. Kemudian kami juga akan koordinasikan dengan dinas pendidikan untuk memindahkan sekolah GNS. Kami akan koordinasi dengan pihak terkait sambil saya telusuri persoalannya. Kami ambil langkah-langkah konkret, jangan sampai anak ini terganggu pendidikannya,” tutur Pradi. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X