DKI Pangkas Transaksi Belanja dan Setor Pajak Dua Hari Jadi Beberapa Detik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan sistem pembayaran belanja daerah dan pajak pusat yang online dan real time, Kamis (31/1/2019).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri mengatakan, sistem ini mampu memangkas transaksi belanja dan penyetoran pajak dari dua hari menjadi beberapa detik saja.

"Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini lah uang itu langsung masuk ke pihak ketiga, masuk bendahara masing-masing unit kerja perangkat daerah (UKPD) dan uang pajak kita setor itu satu menit," kata Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Edi menjelaskan, sebelum sistem ini, transaksi dimulai dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan tiap perangkat kerja ke BPKD selaku bendahara daerah. BPKD kemudian membuat e-billing untuk membayar pajak ke kas negara.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut di Tahun Politik Banyak Orang Terobsesi dengan Utang dan Pajak

Ada PPN, PPH 22, PPH 21, PPH 23 dan PPH Psl 4 ayat (2). Selain itu, BPKD juga membuat giro per jenis pajak. Berbagai dokumen ini kemudian diserahkan ke Bank DKI.

Untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), petugas Bank DKI membuat giro. Paling cepat, pembayaran gaji atau pembayaran ke pihak ketiga, memakan waktu dua hari.

Namun dengan sistem ini, transaksi bisa dilakukan online karena sudah terintegrasi dengan Bank DKI dan Kementerian Keuangan.

"Enggak perlu nungguin sore, enggak perlu bikin e-billing, enggak perlu bikin giro, enggak perlu antre Bank DKI, lalu input dan lain-lain," ujar Edi.

Edi mengklaim sistem ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Belum ada provinsi atau kementerian yang menerapkannya.

"Tadi saya bicara dengan supervisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), nanti akan disosialisasikan, akan didorong seluruh provinsi mengadopsi sistem seperti ini," kata dia.