Muncul Tudingan, Perombakan Pejabat di DKI Bernuansa Politis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama.

Sementara itu, administrator atau pejabat eselon III atau setara camat sebanyak 274 orang dan pengawas atau pejabat eselon IV setara lurah sebanyak 836 orang.

Anies mengatakan, pelantikan secara besar-besaran itu dilakukan untuk menciptakan suasana baru di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Baca juga: Mengapa Anies Rombak Pejabat DKI Besar-besaran?

Tabungan 

Anies menyampaikan, perombakan pejabat eselon IV atau lurah dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja. Faktor aduan soal pungli juga jadi catatan.

"Ini selama lebih dari enam bulan, kami tabung kinerja positif, tabung kinerja masalah, semuanya ditabung," kata Anies, Selasa kemarin.

Sebelum dirombak, lanjut Anies, pejabat yang kinerjanya bermasalah akan dipanggil terlebih dahulu oleh atasannya untuk diberi pengarahan dan pembinaan.

Jika kinerja pejabat itu tidak membaik setelah dibina, yang bersangkutan diputuskan untuk didemosi atau dicopot dari jabatannya.

"Itu semua prosesnya panjang. Jadi, bukan sekadar soal pungli dan tidak. Itu laporan, itu termasuk satu. Tapi juga yang kinerjanya baik, yang pengawasan baik, itu kami perhatikan," kata Anies.

Namun, beberapa di antara camat dan lurah yang dicopot menyatakan mereka tak pernah dipanggil atau diperingatkan.

Baca juga: Saat Camat dan Lurah Didemosi, tetapi Tak Tahu Apa Salahnya

Politis

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan itu bersifat politis. Ia tak menjelaskan secara spesifik soal politik yang dimaksud. Namun, ia menyinggung soal dendam saat Pilkada DKI 2017.

"Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai," ujar Prasetio.

Menurut Prasetio, perombakan jabatan di eselon II atau kepala dinas dan kepala badan memang menjadi diskresi gubernur.

Prasetio mengatakan, ia mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies. Menurut dia, banyak di antara para pejabat tersebut yang sudah bekerja maksimal, tetapi justru didemosi.

Ia menilai keputusan Anies mendemosi pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV seperti lurah tidak bijak.

"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat. Dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. (Sekarang) dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul," kata Prasetio.