Pengacara Bantah Ratna Sarumpaet Disebut Jaksa Buat Onar dari Hoaks

Kompas.com - 06/03/2019, 13:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menilai, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan rangkaian berita hoaks dari Ratna merupakan keonaran adalah tidak benar.

Pengacara juga menyebut keonaran sebagaimana yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya itu tidak pernah terjadi.

Dalam surat dakwaan, JPU dianggap menguraikan seolah-olah telah terjadi keonaran dalam bentuk cuitan-cuitan yang disampaikan beberapa orang yang berunjuk rasa menuntut pelaku penganiayaan terhadap Ratna segera ditindak.

Baca juga: Usai Sidang, Ratna Sarumpaet Acungkan Dua Jari

"Tidak dapat dikatakan keonaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946. Karena cuitan dan aksi unjuk rasa tersebut bukanlah kerusuhan, keributan, atau keonaran yang telah terjadi di tengah masyarakat yang memerlukan tindakan kepolisian untuk menghentikannya," kata Desmihardi, pengacara Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Dia menjelaskan, kerusuhan yang dimaksud dalam keonaran sesuai Pasal 14 ayat 1 ialah kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kerusuhan Malari, dan lainnya yang pada umumnya memerlukan tindakan kepolisian untuk menyelesaikannya.

"Berdasarkan dasar dan alasan yang kami sebutkan, maka berdasar hukum jika surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang keliru," ujar Desmihardi.

Dengan dasar dan alasan keberatan itulah, pengacara Ratna menyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Adapun cuitan-cuitan terkait rangkaian berita hoaks Ratna yang dianggap menimbulkan keonaran oleh JPU, yakni cuitan Twitter Rizal Ramli, Rocky Gerung, akun Facebook saksi Nanik Sudaryanti, serta konferensi pers Parabowo Subianto.

Sebelumnya, tim pengacara Ratna Sarumpaet menilai JPU telah membuat kekeliruan dalam surat dakwaan yang disampaikan pada sidang perdana, Kamis (28/2/2019) pekan lalu.

Baca juga: Sidang Ratna Sarumpaet Dilanjutkan Selasa Pekan Depan

Surat dakwaan dinilai merugikan Ratna dan menyesatkan hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Tim pengacara juga menilai, surat dakwaan JPU tidak cermat dan jelas serta dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP.

"Jaksa penuntut umum keliru menggunakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan," kata Insank Nasruddin, pengacara Ratna Sarumpaet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di 'Pet Shop', Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di "Pet Shop", Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali Seperti Sebelum Pandemi

PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali Seperti Sebelum Pandemi

Megapolitan
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Megapolitan
Pembangunan ITF Sunter Akan Gunakan APBD

Pembangunan ITF Sunter Akan Gunakan APBD

Megapolitan
Saat Teguran Merokok Timbulkan Dendam, Pria di Bekasi Bunuh Kakak Ipar Pacar...

Saat Teguran Merokok Timbulkan Dendam, Pria di Bekasi Bunuh Kakak Ipar Pacar...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.