Pengacara Bantah Ratna Sarumpaet Disebut Jaksa Buat Onar dari Hoaks

Kompas.com - 06/03/2019, 13:21 WIB
Ratna sarunpaet RINDI NURIS VELAROSDELARatna sarunpaet

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet menilai, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan rangkaian berita hoaks dari Ratna merupakan keonaran adalah tidak benar.

Pengacara juga menyebut keonaran sebagaimana yang disebutkan JPU dalam surat dakwaannya itu tidak pernah terjadi.

Dalam surat dakwaan, JPU dianggap menguraikan seolah-olah telah terjadi keonaran dalam bentuk cuitan-cuitan yang disampaikan beberapa orang yang berunjuk rasa menuntut pelaku penganiayaan terhadap Ratna segera ditindak.

Baca juga: Usai Sidang, Ratna Sarumpaet Acungkan Dua Jari

"Tidak dapat dikatakan keonaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946. Karena cuitan dan aksi unjuk rasa tersebut bukanlah kerusuhan, keributan, atau keonaran yang telah terjadi di tengah masyarakat yang memerlukan tindakan kepolisian untuk menghentikannya," kata Desmihardi, pengacara Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

Dia menjelaskan, kerusuhan yang dimaksud dalam keonaran sesuai Pasal 14 ayat 1 ialah kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kerusuhan Malari, dan lainnya yang pada umumnya memerlukan tindakan kepolisian untuk menyelesaikannya.

"Berdasarkan dasar dan alasan yang kami sebutkan, maka berdasar hukum jika surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang keliru," ujar Desmihardi.

Dengan dasar dan alasan keberatan itulah, pengacara Ratna menyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Adapun cuitan-cuitan terkait rangkaian berita hoaks Ratna yang dianggap menimbulkan keonaran oleh JPU, yakni cuitan Twitter Rizal Ramli, Rocky Gerung, akun Facebook saksi Nanik Sudaryanti, serta konferensi pers Parabowo Subianto.

Sebelumnya, tim pengacara Ratna Sarumpaet menilai JPU telah membuat kekeliruan dalam surat dakwaan yang disampaikan pada sidang perdana, Kamis (28/2/2019) pekan lalu.

Baca juga: Sidang Ratna Sarumpaet Dilanjutkan Selasa Pekan Depan

Surat dakwaan dinilai merugikan Ratna dan menyesatkan hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Tim pengacara juga menilai, surat dakwaan JPU tidak cermat dan jelas serta dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP.

"Jaksa penuntut umum keliru menggunakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan," kata Insank Nasruddin, pengacara Ratna Sarumpaet.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Megapolitan
Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Megapolitan
PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Megapolitan
Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

Megapolitan
Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Megapolitan
Kebakaran Selama 8 Jam, 987 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal di Tambora

Kebakaran Selama 8 Jam, 987 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal di Tambora

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Babak Baru Pemerkosaan di Bintaro | Penembakan Misterius di Tangsel Lukai 8 Korban

[POPULER JABODETABEK] Babak Baru Pemerkosaan di Bintaro | Penembakan Misterius di Tangsel Lukai 8 Korban

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 16, Total 650 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 16, Total 650 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X