Rabu, DPRD Bahas Permohonan Anies Lepas Saham DKI di Perusahaan Bir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, DPRD DKI berencana membahas surat permohonan persetujuan pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Permohonan yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI pada Rabu (13/3/2019).

"Kayaknya hari Rabu rapim. Rapim itu membacakan surat (pengajuan pelepasan saham), nanti keputusannya apa," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Baca juga: Minta Persetujuan Pelepasan Saham di Delta Djakarta, Anies 2 Kali Surati DPRD

Taufik meyakini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akan bersedia membahas surat permohonan dari Anies. Sebab, rapimgab itu juga digelar atas undangan dari Prasetio.

"Pak Pras juga menurut saya enggak menolak. Rapim itu kan yang ngundang nanti Ketua," kata Taufik.

Menurut Taufik, surat yang diajukan Anies harus dibahas oleh DPRD DKI Jakarta, bagaimana pun hasilnya nanti.

"(Keputusan) nanti dilihat di rapim itu. Kan tetap suratnya harus diproses, enggak boleh didiamkan," ucapnya.

Selain membahas soal saham Pemprov DKI di Delta Djakarta, rapimgab DPRD DKI itu juga rencananya akan membahas panitia pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Gubernur Anies diketahui sudah dua kali mengirim surat permohonan persetujuan pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Surat pertama dikirim pada 16 Mei 2018 dan surat kedua pada 31 Januari 2019. Namun, surat tersebut hingga kini belum direspons DPRD DKI.

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Berikan Kajian Pelepasan Saham PT Delta Djakarta

Prasetio pernah menyampaikan bahwa dia menolak rencana pelepasan saham itu karena menilai Delta Djakarta memberikan dividen bagi keuangan daerah.

Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI diketahui sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Pemprov memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta.