Upaya DKI Integrasikan Perizinan Online JakEVO dan OSS agar Tak Tumpang Tindih

Kompas.com - 15/03/2019, 09:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi atau sistem perizinan online JakEVO pada 7 Mei 2018.

Aplikasi itu digunakan untuk mengurus berbagai perizinan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perusahaan (TDP).

Dua bulan kemudian, tepatnya pada 9 Juli 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Urus IMB di DKI Kini Bisa Lewat Aplikasi JAKEVO

Melalui OSS, para investor dan pelaku usaha bisa mengurus izin usaha melalui situs www.oss.go.id atau secara manual dengan datang ke kantor layanan OSS di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

DKI integrasikan JakEVO dan OSS

Dengan adanya OSS, Pemprov DKI akan mengintegrasikan JakEVO dengan sistem perizinan online yang digagas pemerintah pusat itu. Dua sistem perizinan online tersebut diintegrasikan agar tidak tumpang tindih.

Baca juga: Saat Jokowi Sarankan Sandiaga Coba Buat Izin Usaha melalui OSS...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, OSS akan menjadi aplikasi yang digunakan masyarakat untuk mengajukan perizinan, sedangkan JakEVO untuk memproses perizinan yang diajukan.

"Kemarin disepakati masuknya lewat OSS, dari OSS kemudian langsung ke JakEVO, diproses JakEVO, kemudian keluar izinnya. Enggak (tumpang tindih), justru disinkronkan jadi satu," ujar Anies di Condet, Jakarta Timur, Kamis (14/3/2019).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra memastikan, JakEVO bukanlah pesaing OSS. JakEVO justru diluncurkan sebelum ada OSS.

"Hadirnya JakEVO sebagai sistem perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online bukan dibuat untuk menyaingi OSS," kata Benni.

Baca juga: Pemprov DKI: Perizinan Online JakEVO Bukan Pesaing OSS

Benni memastikan, JakEVO tidak akan mengambil alih fungsi OSS karena izin/non-izin tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah.

Pemprov DKI, kata Benni, justru berkomitmen mendukung kemudahan izin berusaha dan berinvestasi yang dibangun pemerintah pusat, termasuk upaya untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

Integrasi masih diproses

Benni menyampaikan, Pemprov DKI dan pemerintah pusat hingga kini masih memproses integrasi JakEVO dan OSS. Integrasi dua sistem perizinan online itu diperlukan agar warga Jakarta yang sudah mengajukan perizinan melalui JakEVO tidak mengulang kembali proses perizinan yang sama saat menggunakan OSS.

JakEVO, kata Benni, memiliki fitur folder berkas sehingga pemohon tidak perlu berulang kali mengunggah berkas persyaratan untuk izin yang berbeda.

JakEVO juga dilengkapi fitur peta digital sehingga sudah terintegrasi dengan rencana detail tata ruang (RDTR) Jakarta. Fitur itu berfungsi untuk melegalkan kegiatan usaha sekaligus mengendalikan tata ruang Ibu Kota.

"JakEVO sudah dilengkapi fitur peta digital yang telah disesuaikan dengan RDTR di mana izin yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang tidak akan terbit," ujar Benni.

Fitur peta digital dalam JakEVO itu juga sedang diintegrasikan dengan OSS.

"Fitur tersebut yang saat ini sedang berusaha diintegrasikan dengan sistem OSS," kata Benni.

Pemprov DKI dan pemerintah pusat masih terus berkoordinasi mewujudkan integrasi JakEVO dan OSS, termasuk untuk mengatasi kendala teknis dalam integrasi tersebut.

Integrasi dengan OSS membutuhkan waktu karena JakEVO sudah memiliki database perizinan/non-perizinan dan pemohon izin/non-izin yang cukup banyak. Karena itu, Pemprov DKI saat ini belum bisa menjalankan OSS di Jakarta.

"Koordinasi tersebut masih terus berjalan sampai dengan hari ini, sehingga kami belum mengimplementasikan OSS di Provinsi DKI Jakarta," ujar Benni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Megapolitan
Hendak Berbelanja, Remaja 14 Tahun Malah Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Hendak Berbelanja, Remaja 14 Tahun Malah Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang

Megapolitan
Viral karena Periksa Paksa Ponsel Warga, Aipda Ambarita Dimutasi

Viral karena Periksa Paksa Ponsel Warga, Aipda Ambarita Dimutasi

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Ucapkan Terima Kasih ke LBH Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Ucapkan Terima Kasih ke LBH Jakarta

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Tangerang Akan Normalisasi Sungai Cirarab

Jelang Musim Hujan, Pemkot Tangerang Akan Normalisasi Sungai Cirarab

Megapolitan
Masyarakat Jangan Tergiur Iming-iming Pinjol

Masyarakat Jangan Tergiur Iming-iming Pinjol

Megapolitan
PPKM Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Bioskop di Jabodetabek

PPKM Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Bioskop di Jabodetabek

Megapolitan
Satu Remaja Tewas dalam Tawuran di Menteng, Dua Pelaku Ditangkap

Satu Remaja Tewas dalam Tawuran di Menteng, Dua Pelaku Ditangkap

Megapolitan
10 Perubahan Aturan PPKM Level 2 Jakarta Berdasarkan Instruksi Mendagri

10 Perubahan Aturan PPKM Level 2 Jakarta Berdasarkan Instruksi Mendagri

Megapolitan
SMPN 10 Depok Gelar Tes Antigen Covid-19 untuk 92 Warga Sekolah Kontak Erat, Hasilnya Semua Negatif

SMPN 10 Depok Gelar Tes Antigen Covid-19 untuk 92 Warga Sekolah Kontak Erat, Hasilnya Semua Negatif

Megapolitan
Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Karyawan Pinjol di Cengkareng Dapat Komisi 12 Persen Tiap Sukses Tagih Utang

Megapolitan
Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 31 Kasus Baru Covid-19

Sepekan Terakhir, Pemkot Tangerang Catat Ada 31 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Jadi Tersangka, 6 Pegawai Kantor Pinjol Cengkareng Dijerat UU ITE dan Pornografi

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Polres Metro Bekasi Terima Banyak Aduan Warga soal Pinjol Ilegal lewat Medsos

Megapolitan
Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Polisi: Pemilik Kantor Pinjol di Cengkareng Diduga Seorang WNA

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.