Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Timses Jokowi Merasa Hoaks Lawan yang Lebih Berat dari Prabowo...

Kompas.com - 22/03/2019, 08:20 WIB
Nursita Sari,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta tertinggal dibandingkan pesaingnya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam survei terbaru Litbang Kompas.

Survei yang digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019 itu menunjukkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Jakarta sebesar 36,3 persen, sementara Prabowo-Sandiaga unggul dengan 47,5 persen.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) DKI Jakarta merasa Jokowi bertarung melawan hoaks di Jakarta.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Maruf Disukai karena Agama, Sandiaga karena Pendidikan dan Usia Muda

Hoaks itu dipercaya warga sehingga memengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Yang kami rasakan di TKD, ini bukan pertarungan Pak Jokowi dengan Prabowo, tapi Pak Jokowi dengan hoaks," ujar Dewan Pengarah TKD KIK DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, Kamis (21/3/2019).

Hasbi menyampaikan, ada sejumlah hoaks yang menyerang Jokowi, mulai dari Jokowi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai kabar azan akan dihapus jika dia bersama Ma'ruf memenangkan Pilpres 2019.

TKD KIK tidak mengetahui siapa yang membuat berbagai hoaks itu.

"Isu agama, PKI, azan, isu agamalah yang isinya mendiskreditkan Pak Jokowi," kata Hasbi.

Curhat Jokowi

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sering kali menyinggung sejumlah hoaks yang dialamatkan kepadanya.

Contohnya ketika Jokowi melakukan kunjungan kerja sebagai Presiden di Provinsi Lampung, Jumat (8/3/2019).

Saat itu, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar hoaks.

Jokowi kemudian menyinggung soal hoaks yang menyebut azan akan dihapus apabila ia dan Ma'ruf memenangkan Pilpres 2019.

"Katanya nanti pemerintah azan tidak boleh. Kapan? Tidak ada seperti itu. Coba saya tanya siapa yang berani melarang azan ada tidak? Negara kita ini negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang, logikanya kan tidak masuk," kata Jokowi di Masjid Istiqlal, Bandar Jaya, Lampung Tengah.

Jokowi juga sering mengklarifikasi tuduhan dia adalah bagian dari PKI. Jokowi menegaskan bahwa isu itu hoaks belaka.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sandiaga Kuasai Pemilih Milenial, Maruf Berjaya di Kelompok Tua

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com