Saksi Ahli: Ratna Sarumpaet Tidak Melakukan Tindak Pidana

Kompas.com - 09/05/2019, 13:44 WIB
Ahli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019) KOMPAS.com - Walda MarisonAhli hukum pidana Mudzakir bersaksi dalam kasus penyebaran berita boaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet, Kamis (9/5/2019).

Mudzakir dalam kesaksiannya menilai, kebohongan Ratna tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana.

"Memang perbuatan Ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana, tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain," kata Mudzakir seusai sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis siang.

Baca juga: Mengapa Kuasa Hukum Ratna Hadirkan Dokter Kejiwaan sebagai Saksi

Mudzakir beralasan, kebohongan Ratna hanya disampaikan kepada keluarga dan kerabat dekatnya sehingga tidak bisa disebut sebagai pidana.

Karena itu, Mudzakir menilai, masalah kebohongan Ratna semestinya sudah selesai ketika Ratna mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia bohongi.

"Kalau sekarang orang itu telah mengakui bahwa ia dipukuli itu adalah bohong dan ia minta maaf terhadap orang-orang yang membaca menerima informasi itu, kan, sudah selesai," ujar Mudzakir.

Kasus hoaks Ratna bermula ketika foto lebam wajah Ratna beredar luas di media sosial. Kepada beberapa pihak, Ratna mengaku jadi korban pemukulan orang tidak dikenal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: Kesaksian Fahri Hamzah dan Pengakuan Ratna Sarumpaet Alami Depresi...

Belakangan, Ratna mengklarifikasi bahwa berita penganiayaan terhadap dirinya adalah bohong. Muka lebamnya bukan disebabkan penganiayaan, melainkan karena operasi plastik.

Ratna didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Jaksa juga mendakwa Ratna dengan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

WN Perancis Tersangka Predator Anak Tewas, Diduga Coba Bunuh Diri di Tahanan

Megapolitan
41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

41 Pedagang Pasar Cempaka Putih Positif Covid-19, Ada yang Bergejala tapi Dianggap Biasa

Megapolitan
41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

41 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cempaka Putih Ditutup 3 Hari

Megapolitan
Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Pilot Ditangkap karena Sabu, Alvin Lie: Pemeriksaan Narkoba Seharusnya Rutin Sepanjang Tahun

Megapolitan
Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Ini 15 Jenis Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak Tegas pada Masa PSBB Transisi

Megapolitan
Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Megapolitan
Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Polisi Sebut Pelanggaran Lalu Lintas Masa PSBB Transisi di Jakarta Meningkat 50 Persen

Megapolitan
Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Bima Arya Klaim 150 Bantuan Bus Gratis Cukup Bantu Urai Kepadatan di Stasiun Bogor

Megapolitan
Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Ahli Epidemiologi: Stop Rapid Test, Perbanyak Tes PCR

Megapolitan
Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Megapolitan
Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Mewaspadai Pasar sebagai Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Wali Kota Tangerang: Pelanggaran PSBB Semakin Banyak

Megapolitan
3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

3 Pilot Ditangkap karena Pakai Sabu, Alvin Lie: Pengawasan Masih Bolong-bolong

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Pandemi Covid-19, Begini Prosedur Hewan Kurban Diangkut ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X