Vonis Kasus "Vlog Idiot" Ahmad Dhani Dinilai Janggal karena Subjek Hukum Tak Jelas

Kompas.com - 12/06/2019, 21:17 WIB
Ahmad Dhani dalam sidang vonis kasus Vlog Idiot di PN Surabaya, Selasa (11/6/2019) KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALAhmad Dhani dalam sidang vonis kasus Vlog Idiot di PN Surabaya, Selasa (11/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis satu tahun penjara terhadap musikus sekaligus politisi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, terkait kasus "vlog idiot" yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6/2019) kemarin, dinilai tidak sesuai prinsip hukum pidana.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, vonis itu janggal lantaran tidak jelasnya subjek hukumnya saat Dhani melontarkan umpatan "idiot". Umpatan itu yang kemudian dituduhkan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik.

Saat peristiwa itu terjadi, Dhani menyebut kata "idiot" kala dirinya dikepung massa Koalisi Bela NKRI di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, tempatnya menginap pada 26 Agustus 2018. Dia tidak menyebut secara spesifik nama seseorang maupun organisasi dalam sebuatan idiot tersebut.

Baca juga: Pelapor Vlog Idiot Ahmad Dhani Kurang Puas dengan Vonis Hakim

"Pertama, Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut yang menekankan pentingnya penyebutan nama korban dalam pernyataan yang dituduh sebagai ungkapan penghinaan," kata Anggara dalam keterangan tertulis, Rabu.

Anggara menyebutkan, terdapat tiga putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pertimbangan cukup baik untuk memvonis Dhani menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

"Dalam putusan tersebut, penyebutan nama menjadi syarat mutlak, sebab pasal pencemaran nama baik ditujukan untuk menyerang martabat seseorang," ujar Anggara.

Kedua, selain tidak jelasnya korban umpatan idiot yang diucapkan Ahmad Dhani, Anggara menyebutkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk ditujukan kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan, bukan kelompok atau golongan.

"Namun dalam kasus Ahmad Dhani yang ditentukan sebagai sasaran penghinaan adalah sekelompok orang yakni ratusan orang anggota Koalisi Elemen Bela NKRI," kata Anggara.

"Dengan demikian, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus Ahmad Dhani ini tidaklah tepat," imbuhnya.

Terakhir, menurut Anggara, Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dilekatkan hanya pada Pasal 310 jo. 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, di mana "penghinaan" harus berbentuk tuduhan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 958 Pasien Positif, 54 Sembuh, 96 Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta: 958 Pasien Positif, 54 Sembuh, 96 Meninggal

Megapolitan
Polisi Tangkap Perampok yang Bunuh Pemilik Warung di Depok, 2 Pelaku Ditembak Mati

Polisi Tangkap Perampok yang Bunuh Pemilik Warung di Depok, 2 Pelaku Ditembak Mati

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Hampir 1.000 Orang

Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Hampir 1.000 Orang

Megapolitan
Tiga TPU Jadi Permakaman Jenazah Kasus Covid-19 di Tangsel

Tiga TPU Jadi Permakaman Jenazah Kasus Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Tak Disiarkan Langsung, Masyarakat Bisa Saksikan Penyampaian Visi Misi Cawagub DKI Usai Kegiatan

Tak Disiarkan Langsung, Masyarakat Bisa Saksikan Penyampaian Visi Misi Cawagub DKI Usai Kegiatan

Megapolitan
Salah Satu Zona Merah Covid-19, Seluruh Kawasan Kebayoran Baru Disemprot Disinfektan

Salah Satu Zona Merah Covid-19, Seluruh Kawasan Kebayoran Baru Disemprot Disinfektan

Megapolitan
Pemkot Depok Instruksikan Setiap RW Bentuk Kampung Siaga Covid-19

Pemkot Depok Instruksikan Setiap RW Bentuk Kampung Siaga Covid-19

Megapolitan
Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Megapolitan
Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Megapolitan
Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Megapolitan
Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Megapolitan
Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Megapolitan
Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Megapolitan
Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X