Reklamasi dan Kontribusi Tambahan 15 Persen yang Kembali Dipertanyakan

Kompas.com - 20/06/2019, 12:30 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Pulau C, Jakarta, Rabu (18/07/2018). Proyek pembangunan Pulau C hasil reklamasi masih berlanjut walau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyegelnya pada Juni 2018 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD terkait adanya pasal tentang kontribusi tambahan tersebut.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen aja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya. Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI Jakarta. Ia mengeklaim, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

Baca juga: M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi


"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar Ahok.

Dia pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau nekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik aja yang mimpin bahas perda tersebut!" kata Ahok.

Taufik yang dimaksud Ahok adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Dengan "tersanderanya" Perda RZWP3K itu membuat Ahok akhirnya menerbitkan Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota untuk melegalkan pembanguanan di pulau reklamasi.

Ia merasa kini dikambinghitamkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan yang telah didirikan di Pulau D.

Di Pulau D terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Mantan Pekerja di Pembakaran Arang di Cilincing Diusulkan Jadi PPSU

Megapolitan
Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Satpol PP Akui Banyak PSK Berpangkal di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Dari 50 DPRD Tangsel, Hampir Setengahnya Gadaikan SK ke Bank BJB

Megapolitan
Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Ini Alasan Jakarta Dipilih Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Polisi Tunggu Hasil Tes Laboratorium Sebelum Tetapkan Tersangka Kasus Industri Peleburan Alumunium

Megapolitan
Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Gugup Saat Laporan, Rico Ceper Tabrak Mobil di Polsek Pondok Aren

Megapolitan
Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Kondom Bekas dan Tisu Magic Berserekan di Taman Tubagus Angke

Megapolitan
Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Jalan Panjang Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

Megapolitan
BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

Berita Foto
Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Megapolitan
3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Megapolitan
BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X