M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:48 WIB
Jumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI Kompas.com/David Oliver PurbaJumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal disanderanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi ketika Ahok masih menjabat.

"Ahok ngawur, itu mah perda yang sekarang, saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah," kata Taufik ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Menurut Taufik, kontribusi 15 persen yang diinginkan Ahok saat itu sebenarnya sudah ada perjanjian kerja sama antara DKI dengan pengembang yang mewajibkan kontribusi tambahan. Ia meminta Ahok dan publik tak perlu mempermasalahkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian, ada itu perjanjiannya waktu itu dengan Pemda DKI ada, tahun zamannya Ahok. Ada kompensasinya, ada." kata Taufik.

Taufik membantah tuduhan Ahok bahwa Gubernur Jakarta saat ini, Anies Baswedan, tidak meminta kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi. Kontribusi itu, kata Taufik, kini cukup dimuat dalam perjanjian tertulis alih-alih dimuat di RZWP3K. Aturan soal reklamasi nantinya tak dimuat di perda itu.

"Justru kalau mau, menurut saya, perubahan RTRW dan RDTR yang 4 pulau ini masukin di situ. RDTR bukan RZWP. RZWP 13 dimasuk dong. Masukin ke RDTR darat, dia bagian dari darat," ujar Taufik.

Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap DPRD DKI yang menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari para pengembang reklamasi yang dulu diajukannya. Akibat perselisihan itu, perda tak kunjung disahkan sehingga Ahok menerbitkan pergub untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur di Jakarta. Ia menyebutkan, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu. Ahok menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Underpass Ghandi Kemayoran Masih Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Megapolitan
Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Kabur ke Sumsel, Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan Sudah Ditangkap

Megapolitan
Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Di Balik Tegaknya Masjid Lautze, Ada Peran BJ Habibie...

Megapolitan
Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Tradisi Bagi-bagi Angpau untuk Warga Kurang Mampu di Wihara Dharma Bhakti

Megapolitan
Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Sejak Pagi, Kelenteng Tertua di Tangerang Boen Tek Bio Dipadati Umat

Megapolitan
Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Kisah Rumah Tua Pondok Cina, Jejak Etnis Tionghoa di Depok

Megapolitan
Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Ketika Masyarakat Tionghoa di Wihara Dharma Bakti Berdoa Lebih Lama pada Tahun Tikus Logam

Megapolitan
Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Fakta tentang Virus Corona, Gejalanya Sangat Umum, Satu Orang Diduga Terinfeksi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

[POPULER JABODETABEK] Jakarta Banjir Lagi | Suspect Virus Corona di Jakarta Utara

Megapolitan
Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Cerita Singkat tentang Masjid Lautze yang Dibangun oleh Warga Keturunan Tionghoa

Megapolitan
Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?

Megapolitan
Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Melihat Sembahyang Imlek di Wihara Dharma Bakti Petak Sembilan

Megapolitan
Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Ini Lokasi dan Rangkaian Acara Perayaan Imlek di Jakarta

Megapolitan
Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Jejak Orang Tionghoa dalam Roti Gambang dan Es Teler

Megapolitan
Asal-usul Jalan Perniagaan, Perkampungan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Jakarta

Asal-usul Jalan Perniagaan, Perkampungan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X