M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:48 WIB
Jumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI Kompas.com/David Oliver PurbaJumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal disanderanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi ketika Ahok masih menjabat.

"Ahok ngawur, itu mah perda yang sekarang, saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah," kata Taufik ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Menurut Taufik, kontribusi 15 persen yang diinginkan Ahok saat itu sebenarnya sudah ada perjanjian kerja sama antara DKI dengan pengembang yang mewajibkan kontribusi tambahan. Ia meminta Ahok dan publik tak perlu mempermasalahkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian, ada itu perjanjiannya waktu itu dengan Pemda DKI ada, tahun zamannya Ahok. Ada kompensasinya, ada." kata Taufik.

Taufik membantah tuduhan Ahok bahwa Gubernur Jakarta saat ini, Anies Baswedan, tidak meminta kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi. Kontribusi itu, kata Taufik, kini cukup dimuat dalam perjanjian tertulis alih-alih dimuat di RZWP3K. Aturan soal reklamasi nantinya tak dimuat di perda itu.

"Justru kalau mau, menurut saya, perubahan RTRW dan RDTR yang 4 pulau ini masukin di situ. RDTR bukan RZWP. RZWP 13 dimasuk dong. Masukin ke RDTR darat, dia bagian dari darat," ujar Taufik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap DPRD DKI yang menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari para pengembang reklamasi yang dulu diajukannya. Akibat perselisihan itu, perda tak kunjung disahkan sehingga Ahok menerbitkan pergub untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur di Jakarta. Ia menyebutkan, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu. Ahok menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rusun Nagrak Terima 9 Pasien Covid-19 Setelah Dioperasikan Senin Sore

Rusun Nagrak Terima 9 Pasien Covid-19 Setelah Dioperasikan Senin Sore

Megapolitan
10 Jalan di Jakarta Disekat tetapi Ojol Masih Boleh Lewat

10 Jalan di Jakarta Disekat tetapi Ojol Masih Boleh Lewat

Megapolitan
Jalan Kemang Raya Ditutup, Polisi Pasang Water Barrier, Traffic Cone, dan Spanduk

Jalan Kemang Raya Ditutup, Polisi Pasang Water Barrier, Traffic Cone, dan Spanduk

Megapolitan
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektare di Pinang

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mafia Tanah 45 Hektare di Pinang

Megapolitan
Resmi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Rusun Nagrak Dilengkapi 1 Poliklinik

Resmi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Rusun Nagrak Dilengkapi 1 Poliklinik

Megapolitan
Polisi Selidiki Asal Airsoft Gun yang Digunakan Pencuri di Jatinegara

Polisi Selidiki Asal Airsoft Gun yang Digunakan Pencuri di Jatinegara

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pungli di Pondok Aren Setelah Pedagang Mengeluh

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pungli di Pondok Aren Setelah Pedagang Mengeluh

Megapolitan
Kapolres Jakpus: Data Covid-19 Dinkes DKI Beda dengan Temuan di Lapangan

Kapolres Jakpus: Data Covid-19 Dinkes DKI Beda dengan Temuan di Lapangan

Megapolitan
Beredar Foto Truk Angkutan Jenazah Pasien Covid-19, Pemprov DKI: Kami Pakai Ambulans

Beredar Foto Truk Angkutan Jenazah Pasien Covid-19, Pemprov DKI: Kami Pakai Ambulans

Megapolitan
Jakarta Barat Target Vaksinasi 23.000 Orang Lebih per Hari

Jakarta Barat Target Vaksinasi 23.000 Orang Lebih per Hari

Megapolitan
Klaster Covid-19 di Gandaria Selatan, Berawal dari Suami Istri Mudik ke Pekalongan

Klaster Covid-19 di Gandaria Selatan, Berawal dari Suami Istri Mudik ke Pekalongan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Kian Meningkat, Warga Diminta Olahraga di Rumah

Kasus Covid-19 di Jakarta Kian Meningkat, Warga Diminta Olahraga di Rumah

Megapolitan
84 RT di Jakbar yang Masuk Zona Oranye Diminta Terapkan Micro Lockdown

84 RT di Jakbar yang Masuk Zona Oranye Diminta Terapkan Micro Lockdown

Megapolitan
RSU Serpong Utara Beroperasi Terbatas, Ada 25 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

RSU Serpong Utara Beroperasi Terbatas, Ada 25 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Tiga Pasar di Jakarta Barat Ditutup 2 Minggu

Kasus Covid-19 Melonjak, Tiga Pasar di Jakarta Barat Ditutup 2 Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X