M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:48 WIB
Jumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKIKompas.com/David Oliver Purba Jumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal disanderanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi ketika Ahok masih menjabat.

"Ahok ngawur, itu mah perda yang sekarang, saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah," kata Taufik ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Menurut Taufik, kontribusi 15 persen yang diinginkan Ahok saat itu sebenarnya sudah ada perjanjian kerja sama antara DKI dengan pengembang yang mewajibkan kontribusi tambahan. Ia meminta Ahok dan publik tak perlu mempermasalahkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya


"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian, ada itu perjanjiannya waktu itu dengan Pemda DKI ada, tahun zamannya Ahok. Ada kompensasinya, ada." kata Taufik.

Taufik membantah tuduhan Ahok bahwa Gubernur Jakarta saat ini, Anies Baswedan, tidak meminta kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi. Kontribusi itu, kata Taufik, kini cukup dimuat dalam perjanjian tertulis alih-alih dimuat di RZWP3K. Aturan soal reklamasi nantinya tak dimuat di perda itu.

"Justru kalau mau, menurut saya, perubahan RTRW dan RDTR yang 4 pulau ini masukin di situ. RDTR bukan RZWP. RZWP 13 dimasuk dong. Masukin ke RDTR darat, dia bagian dari darat," ujar Taufik.

Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap DPRD DKI yang menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari para pengembang reklamasi yang dulu diajukannya. Akibat perselisihan itu, perda tak kunjung disahkan sehingga Ahok menerbitkan pergub untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur di Jakarta. Ia menyebutkan, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu. Ahok menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Pengakuan Bandar Narkoba di Kampus: Uang Pelicin untuk Sekuriti hingga Hidup Foya-foya

Megapolitan
Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Pengeroyok Siswi SMK di Bekasi Ditahan dan Terancam Kurungan 5 Tahun

Megapolitan
Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Gabung dengan Mahasiswa Papua, Massa Aksi Kamisan Pakai Topeng Monyet

Megapolitan
Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Soal Instalasi Gabion, Anies: Biasa Saja, Bagian dari Tata Taman Kota

Megapolitan
Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Bestari: Nasdem Mendukung Anies Baswedan sampai Kapan pun

Megapolitan
Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Sindikat Penipu Jual Beli Rumah dan Tanah Kembali Ditangkap

Megapolitan
Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Kisah Charlie, Mahasiswa yang Terjun ke Dunia Hitam Jadi Bandar Ganja di Kampus

Megapolitan
Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Ini yang Bisa Dilakukan Pasien apabila Mendapat Obat Kedaluwarsa dari Tenaga Medis

Megapolitan
KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

KPAD Akan Dampingi Korban dan Pelaku Pengeroyokan di Bekasi

Megapolitan
Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Gubernur Banten dan Forum Kota Jakarta Tak Hadir, Sidang Kasus Polusi Udara Kembali Ditunda

Megapolitan
Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Sebelum Dwi Koen Meninggal, Anaknya Sempat Minta Koreksi untuk Komik Panji Koming

Megapolitan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Megapolitan
Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Anak Dwi Koen Bertekad Teruskan Komik Panji Koming

Megapolitan
Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Korban Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Kamal Akan Diperiksa di Rumah Sakit

Megapolitan
DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X