M Taufik Bantah Ahok soal Kontribusi Tambahan 15 Persen untuk Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:48 WIB
Jumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI Kompas.com/David Oliver PurbaJumat (13/5/2016), Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyambangi Masjid Luar Batang di Penjaringan, Jakarta Utara. Kedatangan Taufi ke Luar Batang untuk memberikan dukungan moril bagi kampung yang rencananya akan digusur oleh Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah tudingan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal disanderanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi ketika Ahok masih menjabat.

"Ahok ngawur, itu mah perda yang sekarang, saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah," kata Taufik ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Menurut Taufik, kontribusi 15 persen yang diinginkan Ahok saat itu sebenarnya sudah ada perjanjian kerja sama antara DKI dengan pengembang yang mewajibkan kontribusi tambahan. Ia meminta Ahok dan publik tak perlu mempermasalahkan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian, ada itu perjanjiannya waktu itu dengan Pemda DKI ada, tahun zamannya Ahok. Ada kompensasinya, ada." kata Taufik.

Taufik membantah tuduhan Ahok bahwa Gubernur Jakarta saat ini, Anies Baswedan, tidak meminta kontribusi tambahan kepada pengembang reklamasi. Kontribusi itu, kata Taufik, kini cukup dimuat dalam perjanjian tertulis alih-alih dimuat di RZWP3K. Aturan soal reklamasi nantinya tak dimuat di perda itu.

"Justru kalau mau, menurut saya, perubahan RTRW dan RDTR yang 4 pulau ini masukin di situ. RDTR bukan RZWP. RZWP 13 dimasuk dong. Masukin ke RDTR darat, dia bagian dari darat," ujar Taufik.

Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap DPRD DKI yang menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari para pengembang reklamasi yang dulu diajukannya. Akibat perselisihan itu, perda tak kunjung disahkan sehingga Ahok menerbitkan pergub untuk melegalkan pembangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Ahok: Kalau Pergub Bisa Terbitkan IMB Reklamasi, Sudah Lama Aku Terbitkan IMB

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur di Jakarta. Ia menyebutkan, dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu. Ahok menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Kisah Idris Si Manusia Batu, Jual Isi Rumah untuk Bertahan Hidup Sejak Kota Tua Ditutup

Megapolitan
[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

[HOAKS] Arus Angin dari Utara ke Selatan pada 10-12 April Membawa Wabah

Megapolitan
Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Megapolitan
Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Megapolitan
Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Megapolitan
Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Megapolitan
Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Megapolitan
Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Megapolitan
Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Megapolitan
UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Megapolitan
Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X