Ahok Ungkit Kontribusi Tambahan Reklamasi yang Dulu Digagasnya

Kompas.com - 19/06/2019, 15:27 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), mengungkit pasal kontribusi tambahan yang dulu diperjuangkannya saat menyusun dasar hukum reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Ahok mengatakan, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) saat itu tak kunjung disahkan karena disandera DPRD.

"Iya itu yang disandera oknum DPRD. Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," kata Ahok kepada Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Ahok Komentari Keputusan Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Ahok mempertanyakan alasan DPRD menolak kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang diajukannya.

Padahal, kata Ahok, kontribusi tambahan itu penting untuk membangun infrastruktur DKI. Ia juga menyebut dunia usaha tak ada yang menolak usulan itu.

"Ada apa dengan oknum DPRD menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Dan para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen tersebut," ujar dia.

Ahok pun menuding ada motif tertentu di balik penolakan usulan itu oleh DPRD.

"Apa oknum DPRD berpikir mau tekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB? Sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik saja yang mimpin bahas perda tersebut," kata dia.

Anies lanjutkan pergub Ahok

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah ini menuai protes dari DPRD DKI Jakarta. Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Baca juga: Anies Ogah Cabut Pergub Reklamasi yang Diteken Ahok, Apa Alasannya?

Anies beralasan, IMB terbit tanpa Perda karena Ahok memberikan celah hukum yakni Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota.

Anies memaparkan bahwa ia menerima laporan dari bawahannya soal alasan penerbitan pergub alih-alih mengupayakan perda yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut jajaran di bawahnya, pembahasan perda terpaksa berhenti.

Sebab, Ketua Komisi D DPRD DKI saat itu, Sanusi, tertangkap tangan menerima suap dari pengembang reklamasi, yakni Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

"Beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan, itu sekitar pertengahan 2016, tetapi apa sebabnya kemudian keluar pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya," kata Anies.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

YouTuber Rius Vernandes Ingin Audiensi dengan Pemerintah soal Kartu Menu Garuda Indonesia

YouTuber Rius Vernandes Ingin Audiensi dengan Pemerintah soal Kartu Menu Garuda Indonesia

Megapolitan
Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Megapolitan
Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Megapolitan
Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Megapolitan
Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Megapolitan
Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Megapolitan
Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Megapolitan
Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Megapolitan
Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Megapolitan
Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Megapolitan
Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Megapolitan
Close Ads X