Wali Kota Depok: Percuma UN Belajar Sungguh-sungguh kalau Tak Dapat Sekolah karena Rumah Jauh

Kompas.com - 21/06/2019, 20:49 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) tingkat SMA seolah tidak memberi apresiasi kepada siswa yang mendapatkan nilai ujian nasional tinggi.

“Percuma saja UN belajar dengan sungguh-sungguh apabila tidak dapat SMA negeri karena alasan rumah dengan sekolahnya tidak dekat,” ucap Idris di Balai Kota, Kamis (20/6/2019).

Ia mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi sistem zonasi ini, salah satunya membangun SMA negeri di setiap kelurahan.

Jika fasilitas di semua sekolah sudah sama standarnya, kata dia, baru sistem ini bisa dijalankan.

“Bisa juga dengan peralihan peraturan menteri. Jadi ketika fasilitas atau pembangunan sekolah semua bisa terpenuhi, baru bisa dilaksanakan sistem zonasi,” kata Idris.

Baca juga: Pakai Zonasi Kabupaten/Kota, Calon Peserta PPDB SMA/SMK di Sumbar Bisa Pilih 3 Sekolah

Ia mencontohkan, warga Pasir Gunung Selatan yang kesulitan mencari sekolah SMA negeri karena tidak ada SMA di kawasan tersebut.

“Kalau acuannya zonasi murni dengan penghitungan jarak mereka tidak akan bisa diterima di sekolah mana pun,” kata dia.

Idris juga menyebut, SMA negeri di Depok jumlahnya belum sesuai.

Kurangnya anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kata dia, salah satu faktor tidak terealisasinya pembangunan sekolah negeri di Depok.

Kendati demikian, Pemkot Depok tetap menunggu anggaran dari Pemprov Jabar dalam membangun sekolah.

“Kalau kita lakukan itu, kita harus hibah ke provinsi. Lucu dong, ibaratnya anak kasih uang ke bapaknya. Padahal kita saja masih minta anggaran ke Gubernur untuk underpass, taman, dan fasilitas lainnya. Untuk tahun anggaran 2020 saja kita masih kurang Rp 500 miliar,” ucap Idris.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Rekan Ditabrak Petugas Sekuriti Saat Berdagang, Pedagang Bakso Gelar Aksi Teatrikal

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X