Wali Kota Depok: Percuma UN Belajar Sungguh-sungguh kalau Tak Dapat Sekolah karena Rumah Jauh

Kompas.com - 21/06/2019, 20:49 WIB
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.
Penulis Cynthia Lova
|

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB) tingkat SMA seolah tidak memberi apresiasi kepada siswa yang mendapatkan nilai ujian nasional tinggi.

“Percuma saja UN belajar dengan sungguh-sungguh apabila tidak dapat SMA negeri karena alasan rumah dengan sekolahnya tidak dekat,” ucap Idris di Balai Kota, Kamis (20/6/2019).

Ia mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengimbangi sistem zonasi ini, salah satunya membangun SMA negeri di setiap kelurahan.

Jika fasilitas di semua sekolah sudah sama standarnya, kata dia, baru sistem ini bisa dijalankan.

“Bisa juga dengan peralihan peraturan menteri. Jadi ketika fasilitas atau pembangunan sekolah semua bisa terpenuhi, baru bisa dilaksanakan sistem zonasi,” kata Idris.

Baca juga: Pakai Zonasi Kabupaten/Kota, Calon Peserta PPDB SMA/SMK di Sumbar Bisa Pilih 3 Sekolah

Ia mencontohkan, warga Pasir Gunung Selatan yang kesulitan mencari sekolah SMA negeri karena tidak ada SMA di kawasan tersebut.

“Kalau acuannya zonasi murni dengan penghitungan jarak mereka tidak akan bisa diterima di sekolah mana pun,” kata dia.

Idris juga menyebut, SMA negeri di Depok jumlahnya belum sesuai.

Kurangnya anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kata dia, salah satu faktor tidak terealisasinya pembangunan sekolah negeri di Depok.

Kendati demikian, Pemkot Depok tetap menunggu anggaran dari Pemprov Jabar dalam membangun sekolah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Jaga Kerahasiaan, Agen Detektif Wanita Tidak Punya Akun Media Sosial

Megapolitan
BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

BPBD Keluarkan Peringatan Potensi Angin Puting Beliung di Jakarta

Megapolitan
Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Seorang Ibu di Palmerah Melahirkan Sendirian, lalu Mengaku Menemukan Bayi

Megapolitan
BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

BKD DKI Janjikan Gaji Ke-13 PNS Akan Dibayar Penuh Agustus

Megapolitan
Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X