Khalil nelayan Teluk Jakarta saat ceritakan nasib nelayan pasca penerbitan IMB Pulau Reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Senin (24/6/2019)JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Khalil, menangis saat menyuarakan keluhan nelayan Teluk Jakarta setelah keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau reklamasi.
Ia mengaku heran dengan keputusan Anies yang mengingkari janji kampanyenya.
"Kami sangat aneh dan heran mengapa Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI mengingkari janji waktu kampanye yang katanya mau menolak reklamasi. Ternyata sekarang janji itu diabaikan, melupakan tangisan anak cucu nelayan," ucap Khalil dengan berlinang air mata di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Tak Bangun 13 Pulau Reklamasi
Khalil menyebut dahulu dirinya beserta para nelayan sempat memercayai Anies yang mengaku akan menghentikan reklamasi.
Namun, dirinya kini merasa sedih dan terluka karena Anies seolah melupakan kata-katanya.
"Bagaimana mengemban tugas sebagai pemimpin wilayah DKI, tak punya rasa tanggung jawab dari kata-katanya. Dulu Anies sangat terkenal kampanyenya menolak reklamasi, ternyata janji palsu yang diterima kami nelayan tradisional," tuturnya.
Baca juga: Anies: Reklamasi Tak Masuk RPJMD, Artinya Tak Lagi Dilaksanakan
Pria 51 tahun tersebut mengaku terpukul saat mengetahui Anies menerbitkan 932 IMB di pulau reklamasi.
"Sakit rasanya setelah mendengar berita di TV bahwa reklamasi dilanjutkan dan IMB 932 akan diterbitkan. Kami sebagai nelayan sangat pedih rasanya, hatinya terpukul, tertusuk, kami semua akan digusur dan ditutup jalur aset lautnya di bibir pantai. Itu rasanya sangat sulit untuk kehidupan nelayan," kata Khalil.
Sebelumnya, sejumlah aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) berjalan mundur menuju Balai Kota, Jakarta Pusat.
Baca juga: Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Bilang Biarin Sajalah Gubernur yang Urus...
Aktivis KSTJ terdiri dari KNTI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Mereka mengkritik langkah Anies yang menerbitkan 932 IMB di Pulau D reklamasi.
