Penetapan Ahmad Fanani sebagai Tersangka Kasus Kemah Pemuda Islam Indonesia Disebut Salah Alamat

Kompas.com - 26/06/2019, 19:37 WIB
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dan Ketua Panitia Kemah Ahmad Fanani usai menjalani pemerimsaan Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018). Kompas.com/SHERLY PUSPITAKetua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar dan Ketua Panitia Kemah Ahmad Fanani usai menjalani pemerimsaan Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Ahmad Fanani, Gufron menilai, penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia salah alamat.

"Kami keberatan dengan penetapan tersangka terhadap Ahmad Fanani karena salah alamat. Semestinya bukan Ahmad Fanani yang ditetapkan tersangka," kata Gufron kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2019).

Menurut Gufron, Ahmad Fanani hanya hanya berstatus sebagai pelaksana kegiatan yang diprakarsai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca juga: Ahmad Fanani Jadi Tersangka Kasus Kemah Pemuda Islam Indonesia

Karena itu, Gufron berpendapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana kegiatan tersebut adalah Kemenpora.

"Yang punya inisiatif, yang punya ide itu Kemenpkra. Kami melihat bahwa kasus ini kalau mau dibuka seluas-luasnya, Kemenporalah yang bertanggung jawab terhadap masalah penggunaan dana (kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia)," ujar Gufron.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Panitia Kemah Pemuda Islam Indonesia Ahmad Fanani sebagai tersangka kasus itu. Penetapan tersangka Fanani berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"(Ditetapkan tersangka) berdasarkan gelar perkara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Sementara itu, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 22 November 2018.

Kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia didanai APBN Kemenpora Tahun Anggaran 2017 dan melibatkan GP Ansor serta Pemuda Muhammadiyah.

Polisi telah menemukan bukti kerugian negara pada kegiatan tersebut sekitar Rp 1 miliar. Bukti kerugian negara tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi.

Saksi-saksi yang diperiksa di antaranya perwakilan Kemenpora, Latif, Ketua Panitia GP Ansor Safrudin, dan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Megapolitan
500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

Megapolitan
Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Megapolitan
Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Megapolitan
Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Megapolitan
Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Megapolitan
Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Megapolitan
Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Megapolitan
17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Megapolitan
Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Megapolitan
Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Megapolitan
Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.