Kompas.com - 14/07/2019, 10:59 WIB
Neil Bantleman, guru Jakarta International School (JIS) yang menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis,(2/4/2015). Tara MarchelinNeil Bantleman, guru Jakarta International School (JIS) yang menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis,(2/4/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak, Neil Bantleman, bertentangan dengan undang-undang.

Undang-undang (UU) yang dimaksud yakni UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

"Itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka penanganannya juga harus luar biasa," kata Arist saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: Mantan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual JIS, Neil Bantleman Sudah Kembali ke Kanada

Selain undang-undang, kata Arist, pemberian grasi terhadap eks guru Jakarta Internasional School (JIS) itu juga bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

"Itu mencederai dan melemahkan gerakan nasional pemutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak," kata Arist.

Kabag Humas Ditjen Permasyarakatan Ade Kusmanto sebelumnya membenarkan Neil Bantleman telah bebas pada 21 Juni 2019. Neil Bantleman bebas dari Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, pada 21 Juni 2019.

Baca juga: Motivator Pencabul Siswi SD di NTT Diduga Terlibat Kasus Pencabulan di Bekasi

Dia dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 juni 2019.

Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.

Neil saat ini sudah berada di negara asalnya di Kanada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Bruder' Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

"Bruder" Angelo yang Cabuli Anak Panti Asuhan di Depok Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Dibekap hingga Lemas Usai Berhubungan Badan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Banjir di RW 002 Tegal Alur Mulai Surut, Sebagian Warga Masih Mengungsi

Megapolitan
Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Sudin Bina Marga Diminta Perketat Pengawasan

Megapolitan
Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Arogansi Pengendara Pelat Khusus RF, Langgar Ganjil Genap hingga Pakai Rotator, Berujung Ditilang Polisi

Megapolitan
Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah,  dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Ketika Warga Pilih Lapor Damkar dalam Berbagai Masalah, dari Lepas Cincin hingga Evakuasi Sarang Tawon Meresahkan

Megapolitan
Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Banjir di RW 002 Tegal Alur Perlahan Surut, Semalam Capai 1,2 Meter, Kini 20-40 Cm

Megapolitan
Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Megapolitan
Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

Megapolitan
Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Megapolitan
Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.