Komnas PA: Grasi untuk Terpidana Pencabulan Anak Bertentangan dengan UU

Kompas.com - 14/07/2019, 10:59 WIB
Neil Bantleman, guru Jakarta International School (JIS) yang menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis,(2/4/2015). Tara MarchelinNeil Bantleman, guru Jakarta International School (JIS) yang menjadi terdakwa dalam kasus pelecehan seksual saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis,(2/4/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak, Neil Bantleman, bertentangan dengan undang-undang.

Undang-undang (UU) yang dimaksud yakni UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

"Itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka penanganannya juga harus luar biasa," kata Arist saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2019).

Baca juga: Mantan Terpidana Kasus Pelecehan Seksual JIS, Neil Bantleman Sudah Kembali ke Kanada


Selain undang-undang, kata Arist, pemberian grasi terhadap eks guru Jakarta Internasional School (JIS) itu juga bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.

"Itu mencederai dan melemahkan gerakan nasional pemutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak," kata Arist.

Kabag Humas Ditjen Permasyarakatan Ade Kusmanto sebelumnya membenarkan Neil Bantleman telah bebas pada 21 Juni 2019. Neil Bantleman bebas dari Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, pada 21 Juni 2019.

Baca juga: Motivator Pencabul Siswi SD di NTT Diduga Terlibat Kasus Pencabulan di Bekasi

Dia dibebaskan karena mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G tahun 2019 tanggal 19 juni 2019.

Kepres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100 juta.

Neil saat ini sudah berada di negara asalnya di Kanada.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Jumat Pagi, Kualitas Udara Bekasi dan Depok Lebih Buruk daripada Jakarta

Megapolitan
Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Keterlibatan Dokter dalam Penganiayaan Ninoy, Disebut Tak Obati dan Ikut Interogasi...

Megapolitan
Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Ulah Djeni Si Penggelap Mobil, Bikin Repot Keluarga hingga Jadi Target Kemarahan Para Korban

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Kisah di Balik Nama Kampung Apung, Berawal dari Kekompakan Warga Hadapi Musibah...

Megapolitan
Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Teman Tewas Dalam Tawuran, Pelajar di Depok Balas Dendam Rusak Sekolah Pelakunya

Megapolitan
Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Stres Mau Nikah Diduga Jadi Motif ART Aniaya Bayi 2 Tahun di Depok

Megapolitan
Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Rumah 4 Lantai Dibongkar Satpol PP Jaksel karena Langgar Peraturan Perizinan

Megapolitan
30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

30 Pelajar Diamankan Terkait Perusakan SMK di Depok, 5 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Raup Rp 2,5 Miliar dari Gelapkan 62 Mobil, Djeni Terlilit Utang

Megapolitan
Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Dishub DKI: Kami Tidak Bisa Larang Penggunaan Bus Zhong Tong

Megapolitan
Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Pengasuh Aniaya Bocah, Orangtua Korban Penasaran Apa Motifnya

Megapolitan
1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

1 November, 59 Bus Zhongtong Beroperasi di Jakarta

Megapolitan
Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Orang Tua YM Curiga karena Pengasuh Mengurung Diri 2 Malam Bersama Anaknya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X