Pemilihan Wagub DKI Molor Terus, Berapa Biaya yang Sudah Dihabiskan Pansus?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan mencari pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat panjang pasca ditinggal Sandiaga Uno.

Untuk memilih wakilnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (pansus) guna menyusun draf tata tertib pemilihan wagub.

Pansus juga melakukan kunjungan kerja (kunker) sebanyak dua kali yaitu ke Grobogan, Jawa Tengah dan Riau untuk mempelajari tentang pemilihan wagub. Namun, sejak DPRD bekerja bulan Mei, hingga kini belum ada juga proses pemilihan wagub DKI.

Baca juga: Hampir Satu Tahun Tak Ada Wagub DKI, Apa Kata Fraksi di DPRD ?

Berbulan-bulan, DPRD masih berkutat pada tata tertib pemilihan. Alotnya proses pemilihan di DPRD tentu berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan negara. Semakin lama mereka bekerja, semkain besar pula biaya yang perlu dikeluarkan untuk keperluan operasional Pansus hingga Rapimgab.

Berapa kah biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan DPRD selama mencari wagub? Berikut penelusuran Kompas.com.

1. Tunjangan pansus

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Yuliadi mengatakan masing-masing anggota pansus menerima honor atau tunjangan. Tunjangan ini diterima setiap bulannya selama enam bulan masa kerja.

"Iya kalau sebagai pansus ada honornya. Sebulan sekali pansus wagub hanya 6 bulan maksimal di PP 18 Tahun 2018," ucap Yuliadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/7/2019).

Pansus diketuai oleh Ongen Sangaji (Hanura) dan Bestari Barus (Nasdem) sebagai wakil. Pansus memiliki anggota sebanyak 23 orang.

Baca juga: Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Pimpinan pansus tatib wagub mendapat bayaran atau honor sebesar Rp 170.000 per bulan. Dan anggota sebesar Rp 130.000 per bulan.

"Perhitungannya dari uang representasi yang bersangkutan sekitar 170 ribu-an lah kalau pimpinan. Kalau anggota 130 ribu-an," ucap dia.

Total anggaran untuk membayar honor pansus tatib dalam satu bulan adalah Rp 3.330.000.

Selama enam bulan anggaran yang dikeluarkan adalah Rp 19.980.000

2. Rapat Pansus dan Rapimgab

Selain honor pansus, terdapat pula anggaran yang digunakan oleh anggota DPRD dalam rapat pansus juga rapat pimpinan gabungan (rapimgab) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Anggaran tersebut merupakan anggarapa operasional alat kelengkapan DPRD seperti biaya konsumsi.

"Ya kita siapin sama saja untuk alat kelengkapan dewan kalau ada kegiatan untuk makan minum. Enggak ada patokannya sesuai permintaan saja," kata Yuliadi.

Baca juga: Rapat Batal Terus, Pemilihan Wagub DKI Kemungkinan Besar Diundur

Dalam satu kali rapimgab dan rapat pansus, disediakan anggaran makan dan minum bagi 30 hingga 40 orang peserta rapimgab. Satu orang terhitung dibiayai anggaran makan Rp 100.000.

Berarti dalam satu kali rapat disediakan Rp 3 juta hingga Rp 4 juta.

"Anggota (pansus) kan 23 nih dengan dinas terkait paling 10 nambahnya. Ya hitung saja prasmanan kan 100 kali jumlah orang undangan yang disiapkan. Enggak gede kok," jelasnya.

Adapun hingga saat ini rapimgab sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali meski tertunda.

Baca juga: Ini Nama Pimpinan Fraksi hingga Komisi DPRD yang Absen Bahas Tatib Pemilihan Wagub DKI

Jika dihitung satu kali rapat disediakan anggaran makan sebesar Rp 4 juta maka dikalikan tiga kali rapat diperoleh jumlah Rp 12 juta.

Untuk rapat pansus, telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Satu orang juga dibiayai sebesar Rp 100.000.

Porsi konsumsi yang disediakan pun sebanyak 40. Dijumlahkan dengan lima kali rapat maka terhitung Rp 20 juta.

Artinya untuk keseluruhan rapimgab tambah rapat pansus dibiayai sebesar Rp 32 juta.

Terkait bayaran yang diterima anggota DPRD untuk menghadiri rapimgab, Yuliadi menyebut bahwa tak ada bayaran bagi peserta yang hadir.

"Enggak ada. Enggak ada biaya dan honor rapat ya nanggung konsumsi saja. Kan enggak boleh DPRD nerima yang lain-lain di luar gaji per bulan. Memang enggak ada," tuturnya.

3. Biaya kunker

Untuk menyusun draf tatib pemilihan Wagub DKI Jakarta, pansus memilih untuk melakukan kunjungan kerja dua kali yaitu ke Grobogan, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.

Anggaran untuk anggota DPRD DKI yang melakukan kunjungan kerja telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang biaya perjalanan dinas.

Pergub tersebut mengatur tiga komponen anggaran yang didapat anggota Dewan ketika melakukan kunker yaitu dana transport, penginapan, dan uang harian.

Baca juga: Mendagri: Alangkah Baiknya Pemilihan Wagub DKI Segera Diproses

Berdasarkan data dalam situs apbd.jakarta.go.id, anggaran untuk kunjungan pansus pada tahun 2019 adalah Rp 27 miliar. Anggaran tersebut untuk 10 kali kunker pansus. Jika dirata-rata, maka setiap kunker alokasi dana yang disediakan mencapai Rp 270 juta untuk kebutuhan operasional anggota dewan selama kunker.

Apabila Pansus tatib pemilihan wagub DKI sudah dua kali kunker, maka biaya kunker yang sudah mereka habiskan berkisar Rp 540 juta. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Dicari Wagub DKI Pendamping Anies