Bom Waktu TPST Bantargebang di Balik Ribut Anies-Bestari-Risma soal Sampah

Kompas.com - 01/08/2019, 08:18 WIB

Nursita Sari,

Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Egidius Patnistik

Editor

Lihat Foto

Wajah baru TPST Bantargebang, Jumat (10/11/2017). Tempat pengelolaan sampah tersebut mencoba beberapa perubahan setelah swakelola oleh pemprov DKI Jakarta, September 2016 lalu. Pembangunan ruang terbuka hijau salah satunya membantu merubah wajah TPST(Kompas.com/Setyo Adi)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, saat berkunjung ke Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kapel Kolese Kanisius, Jumat (26/7/2019)

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerja terkait pengelolaan sampah ke Pemkot Surabaya, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota DPRD DKI Bestari Barus saling sindir terkait persoalan penanganan sampah Jakarta.

Hal itu bermula ketika Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI serta sejumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta melakukan studi banding ke Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima mereka pada Senin (29/7/2019) lalu.

Mereka mempelajari pengelolaan sampah di Kota Pahlawan.

Bestari ingin boyong Risma

Dalam kunjungan kerja itu, Bestari menilai Risma sangat baik dalam menangani Kota Surabaya, termasuk dalam hal mengelola sampahnya. Bestari secara terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari saat itu.

Menurut Bestari, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang, Bekasi. Jakarta butuh cara modern untuk mengolah sampah.

"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, Bestari juga menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun. Risma kaget mendengarnya dan menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih kemudian mengklarifikasi ucapan Bestari. Andono menyebut, anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta.

Angka itu merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Dilihat dari situs web APBD DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id, jika ditotalkan, anggaran Dinas LH dan semua unit di bawahnya yakni Rp 3.498.235.091.581 atau Rp 3,49 triliun.

KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, saat berkunjung ke Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Risma sendiri mengaku akan dengan senang hati apabila diminta untuk membantu mengatasi persoalan sampah Jakarta. Risma menyampaikan, selama ini, dia juga sering dimintai bantuan untuk membantu mengelola sampah di daerah-daerah lain.

Bagi Risma, membantu daerah lain untuk mengatasi sampah adalah semata-mata untuk memberi pertolongan.

"Enggak masalah. Saya siap bantu (mengelola sampah Jakarta). Banyak daerah lain yang minta bantuan (pengelolaan sampah)," kata Risma di Kebun Binatang Surabaya (KBS), sehari setelahnya atau pada 30 Juli.

Anies menyindir Bestari

Merespons pernyataan Bestari yang ingin memboyong Risma ke Jakarta, Gubernur Anies mengatakan, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.