PSI Diminta Belajar Bedakan Waktu Pembahasan APBD dan APBD-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bestari Barus meminta agar Anggota Dewan Perwakilan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) lebih banyak belajar sebelum nantinya menempati bangku DPRD DKI.

Menurut Bestari, DPW PSI tak bisa membedakan waktu untuk rapat anggaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 untuk APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020 untuk APBD 2020.

"Jadi PSI saran saya belajar supaya nanti siap jangan main tebak-tebak buah manggis saja apa yang mau dikerjakan. PSI bilangnya anggaran murni 2020? Ini enggak paham," ucap Bestari saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Bantah PSI, DPRD DKI Akui Hanya Akan Bahas APBD-P 2019

Padahal APBD 2020 baru akan dibahas oleh anggota DPRD DKI periode 2019 -2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus 2019.

"Iya nanti bisa-bisa malah bulan Januari. Mengingat ini baru akan pelantikan bisa saja mereka menyelesaikan tatib alat kelengkapan bisa saja terlambat untuk 2020. Bahkan waktu kita dulu (2014) itu baru di (bahas) di bulan Mei," kata dia.

Sedangkan untuk APBD-P 2019 dibahas sebelum DPRD DKI periode 2014 - 2019 karena hanya untuk melengkapi dan menyempurnakan APBD 2019.

Baca juga: PSI Kritik DPRD DKI yang Kebut Tiga Pembahasan Anggaran Bulan Ini

"APBD-P itu kan tidak membahas murni 2020 hanya ada beberapa perubahan yang disempurnakan saja yang kemarin mungkin ada yang perencanaannnya gagal ada yang kemudian harus ditambahkan karena sesuatu hal ya sudah itu saja. Aduh gimana itu mau jadi dewan gitu amat," tuturnya.

Diketahui, DPW PSI menyatakan kekhawatirannya terkait keputusan Bamus DPRD yang akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Padahal masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi.

"Ada 40 persen anggota DPRD tidak terpilih lagi. Sementara kalau kita ingat kasus UPS muncul pada APBD Perubahan di masa pergantian dewan. Hal ini yang kami khawatirkan" ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianpar, melalui konferensi pers di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).