Jadwal Pembahasan Anggaran KUA-PPAS 2020 Dipercepat, Kenapa?

Kompas.com - 09/08/2019, 11:27 WIB
Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/8/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Tiga agenda besar yang akan dibahas sekaligus oleh DPRD DKI Jakarta yaitu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019, APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020.

Padahal masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi. Apalagi, pembahasan KUA-PPAS 2020 terbilang janggal jika dilaksanakan pada bulan Agustus.

Baca juga: Dua Pekan Jelang Akhir Jabatan, DPRD DKI Bahas Anggaran 2020 dan Perubahan 2019

Sementara pembahasan KUA-PPAS 2019 pada tahun lalu baru dilaksanakan pada bulan November 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyebut rapat KUA-PPAS 2020 akan dilaksanakan meski masih pertengahan tahun lantaran ada permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Betul karena Gubernur sudah mengirim surat kepada DPRD dan kita harus membahas. Gubernur berkirim surat minta agar anggarannya dibahas nah kita membahasnya hanya untuk KUA," ucap Sani, panggilan Triwisaksana, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

"Kalau jadwal oleh Menteri Dalam Negeri, kalau mekanisme rinci oleh peraturan daerah," lanjutnya.

Baca juga: Kebut Tiga Pembahasan Anggaran, DPRD DKI: Sudah Ada Jadwalnya dan Permintaan Anies

Terkait jadwal tiga rapat anggaran yang disoroti oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI), Sani menyebut bahwa PSI kemungkinan tak tahu mengenai jadwal dan aturan yang telah ada.

"Mungkin PSI belum tau secara detail mekanismenya jadi sekalian dijelaskan ke publik bahwa yang terjadi itu. Ada aturan dan jadwalnya," kata dia.

Ia menambahkan bahwa yang akan dibahas DPRD mengenai anggaran tahun 2020 hanyalah KUA-PPAS 2020 saja.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X