Hati-hati Penipuan Rekrutmen PNS, Proses yang Benar Berbasis Online dan Tak Ada Tatap Muka

Kompas.com - 13/08/2019, 18:56 WIB
Polisi menampilkan seorang tersangka penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial HM alias Bima dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019). RINDI NURIS VELAROSDELAPolisi menampilkan seorang tersangka penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial HM alias Bima dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agam Bayu Suryanto mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada oknum tak bertanggung jawab yang menjanjikan pengangkatan karyawan honorer menjadi PNS.

Menurut Agam, proses perekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) telah dilakukan secara transparan dan berbasis online.

"Kami mengimbau bahwa proses penerimaan CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu saat ini dilakukan dengan sangat transparan. Pendaftaran melalui internet kemudian dilakukan beberapa tahapan, seleksi administrasi, tes seleksi dasar, dan tes seleksi bidang," kata Agam dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Agam mengungkapkan, tidak ada proses perekrutan PNS melalui tatap muka.

Baca juga: Penipu Modus Pengangkatan Honorer Menyamar Jadi PNS Kemendikbud

"Pengumumannya (perekrutan PNS) dilakukan secara transparan, jadi tidak ada pertemuan tatap muka dan transparan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika lolos (PNS), maka peserta akan langsung diadministrasikan di BKN untuk dapat Nomor Induk Kepegawaian (NIK), tambah Agam.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap seorang tersangka penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial HM alias Bima.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya empat lembar contoh petikan surat keputusan PNS, surat hasil pemberkasan CPNS tahun 2016, dan surat pengantar palsu dari kepala BPN.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat menyampaikan kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, mengatakan, tersangka telah mendapatkan uang senilai Rp 5,7 miliar dari 99 korban selama beraksi sejak Juni 2010 hingga Juni 2018.

Tersangka menggunakan uang hasil penipuan untuk berfoya-foya dan membayar utang.

Baca juga: Uang Rp 5,7 Miliar Hasil Penipuan Pengangkatan Honorer Jadi PNS Dipakai untuk Foya-foya

"Untuk keuntungan yang diterima itu Rp 5,7 miliar itu digunakan berfoya-foya dan bayar utang, jadi gali lubang tutup lubang. Nanti kita masih mendalami lagi uangnya mungkin digunakan untuk kegiatan atau membeli sesuatu yang lain," kata Argo.

Argo menjelaskan, tersangka awalnya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Lalu, ia menggunakan hasil penipuan tersebut untuk menyewa sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Polisi akhirnya mengamankan tersangka di rumah kontrakan tersebut pada 29 Juli 2019.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka menyamar sebagai PNS dari Sekretariat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non-formal dan Informal.

Tersangka pun mempunyai sebuah tanda pengenal PNS untuk meyakinkan para korban.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Megapolitan
Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Megapolitan
Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.