Kemendagri Sarankan Pemindahan Ibu Kota ke Daerah Tanpa Pilkada

Kompas.com - 24/08/2019, 16:44 WIB
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Kementerian PUPRKawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menuturkan bahwa pihaknya telah membuat kajian terkait rencana pemindahan ibu kota.

Akmal mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menyarankan daerah ibu kota yang baru nantinya merupakan daerah administratif dan bukan daerah otonom.

Artinya, tidak terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah tersebut.

"Kita menyarankan sebaiknya jangan merupakan daerah otonom, kita memahami dinamika politik di setiap daerah kita khawatirkan akan bisa menjadi persoalan dalam mengambil keputusan. Itu kenapa Pak Menteri beberapa kali mengatakan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," ujar Akmal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).


Baca juga: Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Akmal mengatakan, dalam mengambil keputusan strategis, seorang presiden memerlukan suasana yang tenang.

Oleh sebab itu, daerah ibu kota yang baru diharapkan jauh dari hiruk pikuk politik daerah.

"Nah kami sarankan lokasi ibu kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal yang seringkali cukup mengganggu pemerintah," kata Akmal.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, lanjut Akmal, saran Kementerian Dalam Negeri sangat mungkin diimplementasikan.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Diusulkan ke Wilayah Indonesia Timur

Menurut Akmal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat ketentuan yang memungkinkan pembentukan daerah administratif khusus.

Namun saran tersebut masih harus menunggu kajian dari Bappenas.

"Nah, itu dasar hukum-nya ada. Di dalam Undang-Undang (UU Pemerintah Daerah) diberikan ruang dibentuknya daerah khusus, apakah nanti bentuknya otoritas atau seperti apa kita tunggu kajian dari Bappenas," kata Akmal.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Megapolitan
Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

Megapolitan
Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

Megapolitan
Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

Megapolitan
Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

Megapolitan
Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Megapolitan
Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Megapolitan
Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

Mahasiswa Bubar, Arus Lalu Lintas Sekitar Istana Merdeka Normal Kembali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X