5 Fakta Pelantikan Anggota DPRD Kota Bekasi 2019-2024

BEKASI, KOMPAS.com - Lima puluh anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 dilantik pada Senin (26/8/2019) siang kemarin. Mereka mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta seputar pelantikan tersebut, mulai dari absennya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga aksi unjuk rasa yang mewarnai pelantikan:

Emil dan Uu absen

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil dan Uu Ruzhanul Ulum, absen dalam agenda itu. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan nama-nama anggota dewan terpilih pun dibacakan oleh Sekretaris Dewan, M. Ridwan.

Baca juga: Anggota DPRD Kota Bekasi Resmi Bertugas, Ini Kata Wali Kota

Informasi dari laman resmi Pemprov Jawa Barat menyebutkan, Ridwan Kamil diagendakan mendengar pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Raperda Perubahan APBD 2019 pada Senin pukul 10.00.

Sementara Uu pada hari yang sama dijadwalkan untuk menghadiri rapat pimpinan bersama kepala perangkat pemda se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, pada pukul 13.00 WIB.

Konfigurasi dewan

Tumai, politikus PDI-P yang menjabat Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 dipastikan lengser pada periode ini. Soalnya, PDI-P kalah dua persen suara dari PKS pada Pileg 2019 di Bekasi, kendati sama-sama berhak atas 12 kursi di parlemen.

Jatah ketua pun jatuh ke tangan PKS. Pimpinan sementara saat ini dijabat politikus PKS, Saifuddaulah.

Selain itu, 29 orang atau setara 58 persen kursi DPRD Kota Bekasi merupakan wajah baru. Sisanya, 21 orang, merupakan petahana.

Di sisi lain, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bekasi hanya mencapai 16 persen, setara dengan 8 perempuan dari 50 anggota dewan terpilih. Periode sebelumnya, angka itu lebih baik dengan keterwakilan 10 perempuan.

Butuh berbulan-bulan untuk pilih ketua

Pimpinan sementara DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah menyebutkan, pihaknya butuh waktu lebih dari satu bulan untuk menyelesaikan tata tertib pemilihan ketua. Itu baru penyelesaian tata tertib.

Setelah itu, pihaknya perlu mengadakan rapat pimpinan, kemudian rapat paripurna untuk membacakan susunan pimpinan fraksi.

Setelah itu, mekanisme berlanjut ke agenda penetapan ketua dan anggota panitia khusus (pansus) pemilihan Ketua DPRD Kota Bekasi. Baru setelahnya, pansus bekerja memilih ketua yang baru.

"Kami akan mendorong. Banyak agenda-agenda dewan yang harus dikerjakan, karena berhubugan dengan agenda eksekutif, terkait masalah penetapan APBD 2020," ucap Saifuddaulah kepada Kompas.com, kemarin.

Diwarnai unjuk rasa yang berakhir bentrok

Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, bertepatan dengan agenda pelatikan anggota dewan terpilih. Mereka ngotot ingin bertemu anggota dewan untuk menuntut kerja profesional dan tidak koruptif.

Aksi itu akhirnya dibubarkan paksa oleh polisi pada sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, sempat terjadi dorong-dorongan lantaran polisi tak mengizinkan para mahasiswa masuk ke gedung DPRD dengan alasan sedang ada agenda pelantikan.