Kompas.com - 02/09/2019, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Ima Mahdiah menyatakan, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar tidak tepat.

Menurut Ima, hal tersebut tidak adil bagi para pedagang yang berjualan di dalam pasar karena mereka harus membayar pajak dan retribusi.

"Kalau misal kita adil, contohnya trotoar di Tanah Abang, mereka biasanya yang di dalam mereka bayar retribusi, PBB pajak kemana-mana untuk DKI. Sedangkan PKL yang sembarangan enggak ada retribusinya di pinggir jalan itu malah di trotoar, apakah itu adil," kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Ima setuju, Pemprov DKI Jakarta mesti memberikan tempat berdagang yang layak bagi PKL. Namun itu tidak harus mengambil hak pejalan kaki.

Baca juga: Ditanya soal PKL, Anies Bilang Trotoar Itu Multifungsi

"Kita bisa lihat dulu Pak Anies, apakah itu adil khusus untuk PKL. Khususnya harus dibuatin tempat untuk mereka berdagang dan masyarakat juga mudah akses tapi enggak ngambil hak pejalan kaki di trotoar," kata dia.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tetap harus menaati peraturan awal bahwa trotoar tidak bisa digunakan untuk berdagang.

Selaku anggota DPRD DKI, Ima akan mengingatkan Pemprov DKI jika melanggar peraturan.

"Prinsipnya kalau saya pribadi saya lihat, kalau misalnya itu trotoar tidak boleh dilakukan untuk jualan ya kita harus taati peraturan. Kalau memang dari pihak eksekutifnya melanggar, ya otomatis kami ingatkan. Kami sebagai DPRD kan punya hak," ujar dia.

Pemprov DKI Jakarta akan mengakomodasi PKL untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, PKL yang berjualan nantinya tidak boleh mengotori trotoar yang sudah dilebarkan itu.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Akomodasi PKL Jualan di Trotoar yang Direvitalisasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Buka Layanan 'Hotline' Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Polisi Buka Layanan "Hotline" Titip Rumah bagi Masyarakat yang Mudik Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Ajak Warga Dukung Normalisasi Ciliwung | Potensi Pergerakan Tanah di 10 Kecematan | Berebut Foto di Halte 'Kapal Pesiar'

[POPULER JABODETABEK] Heru Ajak Warga Dukung Normalisasi Ciliwung | Potensi Pergerakan Tanah di 10 Kecematan | Berebut Foto di Halte "Kapal Pesiar"

Megapolitan
PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.